Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Tutupi Defisit PAD, Aset Daerah Disewakan

2
2

YOGYAKARTA, DDTCNews —  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DI Yogyakarta berencana menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dengan menyewakan aset-aset daerah yang dimiliki DIY di samping juga mengintensifkan beberapa sektor lain seperti retribusi dan perizinan penggunaan wilayah pertambangan.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan DIY Gatot Saptadi menyebutkan salah satu aset daerah DIY yang dapat disewakan adalah mess Pemprov DIY yang ada di Kaliurang. Meski hasilnya diprediksi berkontribusi kecil terhadap pendapatan, namun bukan tidak mungkin bisa menutupi defisit PAD.

“Tren PAD DIY dari tahun ke tahun memang menurun. Hal ini tidak dapat terus dibiarkan dan membutuhkan solusi penanganan secara cepat dan tepat,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Mulai Bentuk Kepengurusan, Atpetsi Tetapkan Ketua Wilayah Yogyakarta

Dia menambahkan, pemprov perlu mengkaji dan mempertimbangkan dengan baik sebelum mengambil keputusan guna meminimalisasi kesalahan dan memperoleh dampak positif atas kepusan tersebut.

Selama ini PAD DIY bergantung pada penerimaan pajak kendaraaan bermotor (PKB). Namun, sektor ini tidak selamanya bisa diandalkan, sehingga diperlukan sumber penerimaan alternatif untuk menopang PAD DIY.

Gatot juga menyoroti masalah proporsi belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai perlu ditata agar lebih efisien. Menurutnya, ke depan Pemprov harus membuat perencanaan pembangunan yang matang.  “Kita tidak bijaksana kalau hanya memikirkan sumber pendapatan dari pajak daerah saja, harus memikirkan inovasi yang lain lagi,” kata Gatot.

Baca Juga: DDTC & STIE YKPN Teken Perjanjian Kerja Sama Pendidikan Pajak

Seperti yang dikutip harianjogja.com, sejauh ini Pemprov DIY mengharapkan kucuran dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, dana yang akan diberikan sesuai dengan kinerja Pemprov DIY tersebut, hingga kini belum juga cair.  (Amu)

“Tren PAD DIY dari tahun ke tahun memang menurun. Hal ini tidak dapat terus dibiarkan dan membutuhkan solusi penanganan secara cepat dan tepat,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Mulai Bentuk Kepengurusan, Atpetsi Tetapkan Ketua Wilayah Yogyakarta

Dia menambahkan, pemprov perlu mengkaji dan mempertimbangkan dengan baik sebelum mengambil keputusan guna meminimalisasi kesalahan dan memperoleh dampak positif atas kepusan tersebut.

Selama ini PAD DIY bergantung pada penerimaan pajak kendaraaan bermotor (PKB). Namun, sektor ini tidak selamanya bisa diandalkan, sehingga diperlukan sumber penerimaan alternatif untuk menopang PAD DIY.

Gatot juga menyoroti masalah proporsi belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai perlu ditata agar lebih efisien. Menurutnya, ke depan Pemprov harus membuat perencanaan pembangunan yang matang.  “Kita tidak bijaksana kalau hanya memikirkan sumber pendapatan dari pajak daerah saja, harus memikirkan inovasi yang lain lagi,” kata Gatot.

Baca Juga: DDTC & STIE YKPN Teken Perjanjian Kerja Sama Pendidikan Pajak

Seperti yang dikutip harianjogja.com, sejauh ini Pemprov DIY mengharapkan kucuran dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, dana yang akan diberikan sesuai dengan kinerja Pemprov DIY tersebut, hingga kini belum juga cair.  (Amu)

Topik : yogyakarta, pad, aset daerah
artikel terkait
Selasa, 23 April 2019 | 16:56 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Selasa, 23 April 2019 | 11:30 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 18 April 2019 | 13:51 WIB
KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 12 April 2019 | 13:42 WIB
KABUPATEN LUMAJANG
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH