Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

1
1

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengintegrasikan data pajak daerah dan pusat. Langkah ini diyakini mampu menutup celah kebocoran di sektor perpajakan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpendapat integrasi data pajak yang telah dibayarkan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membuat penerimaan negara lebih optimal. Selama ini, menurut dia, kebocoran dalam perpajakan terjadi karena masih tidak sinkronnya data.

“Kalau karyawan bayar pajak penghasilan kan ke pusat, tapi pajak hotel dan restoran kan ke daerah. Nanti disinkronisasi karena selama ini komunikasi itu belum ada,” ujarnya, seperti dikutip pada Selasa (18/6/2019).

Baca Juga: Pungli, 19 Pegawai BPKD Ditangkap, 1 Tersangka

Integrasi data tersebut juga diyakini akan memperkuat pengawasan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada pertukaran informasi yang bisa dilakukan. Pasalnya, integrasi dilakukan untuk seluruh pos pajak di berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan fiskal.

Menurut Ridwan Kamil, Jawa Barat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam implementasi integrasi pajak pusat dan daerah. Perhatian diberikan karena adanya program satu kartu yang digunakan aparatur sipil negara (ASN) untuk membayar pajak di berbagai sektor.

“Kita dijadikan contoh karena kita sudah duluan. Jadi, ASN Jawa Barat punya satu kartu di mana di dalamnya ada NPWP dan lain-lain, sehingga semuanya itu tidak ada tunai, semua transfer dan tercatat,” tuturnya.

Baca Juga: Tarif Pajak Reklame Bakal Dikerek

Seperti dilansir RMOL Jabar, program tersebut akan dioptimalkan dan diimplementasikan di 27 kabupaten/kota cakupan Provinsi Jawa Barat. Pemerintah provinsi, sambung dia, akan membagi waktu implementasi menjadi dua tahap.

“Nanti semester satu 2020 sebanyak 14 daerah, dan semester dua nya 13 daerah. Dengan begitu, penerimaan pajak di berbagai sektor bisa terintegrasi, sehingga tidak terjadi kebocoran,” tegasnya. (kaw)

Baca Juga: Masih Muda, Provinsi Ini Miliki Rasio Pajak di Atas Rata-Rata

“Kalau karyawan bayar pajak penghasilan kan ke pusat, tapi pajak hotel dan restoran kan ke daerah. Nanti disinkronisasi karena selama ini komunikasi itu belum ada,” ujarnya, seperti dikutip pada Selasa (18/6/2019).

Baca Juga: Pungli, 19 Pegawai BPKD Ditangkap, 1 Tersangka

Integrasi data tersebut juga diyakini akan memperkuat pengawasan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada pertukaran informasi yang bisa dilakukan. Pasalnya, integrasi dilakukan untuk seluruh pos pajak di berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan fiskal.

Menurut Ridwan Kamil, Jawa Barat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam implementasi integrasi pajak pusat dan daerah. Perhatian diberikan karena adanya program satu kartu yang digunakan aparatur sipil negara (ASN) untuk membayar pajak di berbagai sektor.

“Kita dijadikan contoh karena kita sudah duluan. Jadi, ASN Jawa Barat punya satu kartu di mana di dalamnya ada NPWP dan lain-lain, sehingga semuanya itu tidak ada tunai, semua transfer dan tercatat,” tuturnya.

Baca Juga: Tarif Pajak Reklame Bakal Dikerek

Seperti dilansir RMOL Jabar, program tersebut akan dioptimalkan dan diimplementasikan di 27 kabupaten/kota cakupan Provinsi Jawa Barat. Pemerintah provinsi, sambung dia, akan membagi waktu implementasi menjadi dua tahap.

“Nanti semester satu 2020 sebanyak 14 daerah, dan semester dua nya 13 daerah. Dengan begitu, penerimaan pajak di berbagai sektor bisa terintegrasi, sehingga tidak terjadi kebocoran,” tegasnya. (kaw)

Baca Juga: Masih Muda, Provinsi Ini Miliki Rasio Pajak di Atas Rata-Rata
Topik : pajak daerah, Jawa Barat
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 27 April 2018 | 14:40 WIB
TANGERANG SELATAN
Kamis, 25 April 2019 | 15:30 WIB
SUMATRA UTARA
Rabu, 07 September 2016 | 21:01 WIB
SUMATERA UTARA