Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

1
1

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengintegrasikan data pajak daerah dan pusat. Langkah ini diyakini mampu menutup celah kebocoran di sektor perpajakan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpendapat integrasi data pajak yang telah dibayarkan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membuat penerimaan negara lebih optimal. Selama ini, menurut dia, kebocoran dalam perpajakan terjadi karena masih tidak sinkronnya data.

“Kalau karyawan bayar pajak penghasilan kan ke pusat, tapi pajak hotel dan restoran kan ke daerah. Nanti disinkronisasi karena selama ini komunikasi itu belum ada,” ujarnya, seperti dikutip pada Selasa (18/6/2019).

Baca Juga: Bank Jateng Genjot Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Integrasi data tersebut juga diyakini akan memperkuat pengawasan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada pertukaran informasi yang bisa dilakukan. Pasalnya, integrasi dilakukan untuk seluruh pos pajak di berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan fiskal.

Menurut Ridwan Kamil, Jawa Barat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam implementasi integrasi pajak pusat dan daerah. Perhatian diberikan karena adanya program satu kartu yang digunakan aparatur sipil negara (ASN) untuk membayar pajak di berbagai sektor.

“Kita dijadikan contoh karena kita sudah duluan. Jadi, ASN Jawa Barat punya satu kartu di mana di dalamnya ada NPWP dan lain-lain, sehingga semuanya itu tidak ada tunai, semua transfer dan tercatat,” tuturnya.

Baca Juga: Genjot Setoran, Raja Ampat Terapkan Sistem Pajak Online

Seperti dilansir RMOL Jabar, program tersebut akan dioptimalkan dan diimplementasikan di 27 kabupaten/kota cakupan Provinsi Jawa Barat. Pemerintah provinsi, sambung dia, akan membagi waktu implementasi menjadi dua tahap.

“Nanti semester satu 2020 sebanyak 14 daerah, dan semester dua nya 13 daerah. Dengan begitu, penerimaan pajak di berbagai sektor bisa terintegrasi, sehingga tidak terjadi kebocoran,” tegasnya. (kaw)

Baca Juga: Ratusan Kendaraan Terjaring Razia Pajak

“Kalau karyawan bayar pajak penghasilan kan ke pusat, tapi pajak hotel dan restoran kan ke daerah. Nanti disinkronisasi karena selama ini komunikasi itu belum ada,” ujarnya, seperti dikutip pada Selasa (18/6/2019).

Baca Juga: Bank Jateng Genjot Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Integrasi data tersebut juga diyakini akan memperkuat pengawasan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada pertukaran informasi yang bisa dilakukan. Pasalnya, integrasi dilakukan untuk seluruh pos pajak di berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan fiskal.

Menurut Ridwan Kamil, Jawa Barat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam implementasi integrasi pajak pusat dan daerah. Perhatian diberikan karena adanya program satu kartu yang digunakan aparatur sipil negara (ASN) untuk membayar pajak di berbagai sektor.

“Kita dijadikan contoh karena kita sudah duluan. Jadi, ASN Jawa Barat punya satu kartu di mana di dalamnya ada NPWP dan lain-lain, sehingga semuanya itu tidak ada tunai, semua transfer dan tercatat,” tuturnya.

Baca Juga: Genjot Setoran, Raja Ampat Terapkan Sistem Pajak Online

Seperti dilansir RMOL Jabar, program tersebut akan dioptimalkan dan diimplementasikan di 27 kabupaten/kota cakupan Provinsi Jawa Barat. Pemerintah provinsi, sambung dia, akan membagi waktu implementasi menjadi dua tahap.

“Nanti semester satu 2020 sebanyak 14 daerah, dan semester dua nya 13 daerah. Dengan begitu, penerimaan pajak di berbagai sektor bisa terintegrasi, sehingga tidak terjadi kebocoran,” tegasnya. (kaw)

Baca Juga: Ratusan Kendaraan Terjaring Razia Pajak
Topik : pajak daerah, Jawa Barat
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 17:08 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 15:46 WIB
KABUPATEN RAJA AMPAT
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 15:35 WIB
KEPULAUAN RIAU
Senin, 14 Oktober 2019 | 18:28 WIB
PROVINSI RIAU
berita pilihan
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 17:08 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 15:46 WIB
KABUPATEN RAJA AMPAT
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 15:35 WIB
KEPULAUAN RIAU
Senin, 14 Oktober 2019 | 18:28 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 11 Oktober 2019 | 18:26 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Jum'at, 11 Oktober 2019 | 18:13 WIB
KABUPATEN KOLAKA
Senin, 07 Oktober 2019 | 16:53 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 05 Oktober 2019 | 10:30 WIB
KOTA CIMAHI
Jum'at, 04 Oktober 2019 | 20:03 WIB
KOTA MAKASSAR
Sabtu, 28 September 2019 | 17:19 WIB
KOTA PALEMBANG