Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tunggak Pajak Dana Desa, DJP Beri Waktu Pelunasan 2 Minggu

A+
A-
1
A+
A-
1
Tunggak Pajak Dana Desa, DJP Beri Waktu Pelunasan 2 Minggu

Ilustrasi. 

KAUR, DDTCNews – Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bintuhan bersama Inspektorat Daerah dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur memberi batas waktu pelunasan sekitar 2 pekan kepada 81 desa yang menunggak pajak atas dana desa.

Kepala KP2KP Bintuhan Denny Darmawan mengatakan desa-desa tersebut harus melunasi tunggakan pajaknya paling lambat pada 9 Maret 2021. Jika pajak tersebut tetap tidak dilunasi, sambung dia, akan ada konsekuensi hukumnya.

"Para kepala desa sudah mengisi surat perjanjian pelunasan pajak ini," katanya dalam sosialisasi perpajakan bendahara desa di Kabupaten Kaur, Selasa (23/2/2021).

Baca Juga: Uni Eropa Minta AS Menangguhkan Perang Tarif Bea Masuk

Denny mengatakan kewajiban pajak dana desa tersebut meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh final, dan serta pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak tersebut biasanya berasal dari kegiatan pembangunan desa, seperti ketika membeli material proyek.

Dia menyebut dari 192 desa di Kabupaten Kaur, 81 di antaranya memiliki tunggakan pajak dana desa pada 2019 dan 2020. Rata-rata tunggakan itu senilai Rp30 hingga Rp40 juta yang jika diakumulasikan mencapai miliaran rupiah.

Menurut Denny, KP2KP akan terus menagih tunggakan pajak tersebut bersama Inspektorat Daerah dan Kejaksaan Negeri. Dia berharap semua kepala desa segera melunasi kewajiban pajaknya dalam waktu yang ditetapkan sehingga tidak perlu dibawa ke ranah hukum.

Baca Juga: Pemprov DKI Diminta Sesuaikan Lagi Revisi Perda Pajak Penerangan Jalan

Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur A Gufroni menambahkan institusinya akan menyelidiki desa-desa yang tetap tidak mau membayar pajak dana desanya. Dia menilai ada potensi pelanggaran hukum berupa penggelapan pajak lantaran dana untuk membayar pajaknya juga telah dianggarkan dalam dana desa.

"Nanti untuk desa yang belum bayar pajak ini akan kami selidiki apa penyebabnya," ujarnya dilansir bengkuluekspress.com. (kaw)

Baca Juga: Pemkab Bakal Lunasi Tunggakan Pajak Ratusan Kendaraan Dinas
Topik : pajak, dana desa, Kabupaten Kaur, KP2KP Bintuhan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 11 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Minggu, 11 April 2021 | 12:01 WIB
TIMUR TENGAH
Minggu, 11 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 22:30 WIB
BELGIA
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)