Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Teten Sebut Banyak Penerima Bansos yang Sudah Naik Kelas

A+
A-
1
A+
A-
1
Teten Sebut Banyak Penerima Bansos yang Sudah Naik Kelas

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (foto: www.depkop.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut pemberian bantuan sosial (bansos) terbukti efektif membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan dan menjadi pengusaha.

Teten mengatakan saat ini banyak penerima bansos program keluarga harapan (PKH) yang naik kelas dan membuka usaha berskala mikro. Menurutnya, pemerintah tetap akan mendampingi usaha mikro tersebut agar bisa terus berkembang.

"Artinya, dari program-program sosial yang sudah digulirkan pemerintah, sudah mulai terlihat ada pergerakan dan pertumbuhan di masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/11/2020).

Baca Juga: Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Tanpa menyebut datanya, Teten mengatakan ada banyak penerima PKH yang kini telah lulus dan tidak lagi menerima bantuan. Mereka yang memiliki usaha mikro akan mendapatkan stimulus melalui Program Kewirausahaan Sosial (Prokus) dari Kementerian Sosial.

Teten juga mendorong pelaku usaha mikro tersebut membentuk atau bergabung ke dalam wadah koperasi. Jika bergabung dalam koperasi, pelaku usaha mikro akan otomatis menjadi binaan Kementerian Koperasi dan UKM.

Dengan bergabung dengan koperasi, pelaku usaha kecil berpeluang mendapatkan nilai ekonomis yang lebih tinggi karena urusan penyediaan bahan baku hingga pemasaran akan dikerjakan koperasi. Selain itu, pemerintah akan membantu dari sisi permodalan jika usaha mikro ingin kembali naik kelas menjadi usaha kecil.

Baca Juga: Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

"Setelah mendirikan koperasi maka akan bisa mendapatkan pembiayaan murah untuk usaha mikro melalui koperasi," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut kemunculan usaha-usaha mikro dari para penerima PKH menunjukkan siklus program pengentasan kemiskinan sudah berjalan tuntas. Saat ini, penerima bansos PKH bahkan sudah bisa mengakses kredit usaha rakyat (KUR) atau dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) melalui koperasi.

Juliari berharap masyarakat tidak perlu terlalu lama menerima PKH dan bisa keluar dari garis kemiskinan dengan membuka usaha sendiri.

Baca Juga: Bantuan Kuota Data Internet Mulai Disalurkan Bertahap, Cek Jadwalnya

"Dalam hitungan 5 tahun itu harus sudah mentas atau naik kelas menjadi usaha mikro karena yang mengantre program PKH masih banyak," ujarnya. (kaw)

Topik : bansos, bantuan sosial, UKM, Teten Masduki

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 03 Juli 2021 | 06:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA

PPKM Darurat, Sri Mulyani Utak-Atik Dana PEN

Jum'at, 02 Juli 2021 | 16:16 WIB
EFEK VIRUS CORONA

PPKM Darurat, Bansos Tunai Rp300.000 Diperpanjang 2 Bulan

Kamis, 24 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA

Bantuan Usaha Mikro Jadi Temuan BPK, Ini Respons Kemenkop UKM

Selasa, 22 Juni 2021 | 10:48 WIB
APBN 2021

Belanja Barang Pemerintah Tumbuh Signifikan, Ini Kata Sri Mulyani

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax