Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 07:01 WIB
KOTA BOGOR
Minggu, 17 Januari 2021 | 06:01 WIB
DISTRIBUSI VAKSIN
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Terima IHPS I/2020 dari BPK, Ini Harapan Jokowi untuk Pemda

A+
A-
2
A+
A-
2
Terima IHPS I/2020 dari BPK, Ini Harapan Jokowi untuk Pemda

Penyerahan IHPS I/2020. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2020 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I/2020 dari pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jokowi mengatakan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019 telah menyebut 34 provinsi serta 364 dari 514 kabupaten dan 87 dari 93 kota memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dia berharap makin banyak LKPD yang memperoleh WTP pada tahun ini.

"Saya kira harapan kami semakin tahun semakin naik terus. Ini saya kira juga sudah mendekati kepada 100%," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11/2020).

Baca Juga: Genjot Akuntabilitas Keuangan, DPR Dorong Pemda Gunakan Simda

Jokowi bersyukur dengan capaian tersebut. Namun, dia akan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan pemda agar terus menindaklanjuti semua temuan dan rekomendasi BPK mengenai LKPD Semester I/2020 tersebut.

Menurutnya, perbaikan tersebut akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan rakyat yang bermanfaat bagi masyarakat. Jokowi menilai BPK telah bekerja keras menyelesaikan IHPS dan LHP Semester I/2020 di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Menurutnya, durasi penyelesaian laporan tersebut juga tergolong cepat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan IHPS terdiri atas 680 hasil pemeriksaan dengan rincian 634 laporan hasil pemeriksaan keuangan, 7 laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan 39 laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Baca Juga: Kemendagri Susun Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda 2021

Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri atas 89 LHP, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan 1 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahun 2019.

Pada LKKL 2019, kementerian/lembaga yang yang memperoleh opini WTP sebanyak 85 atau 97%. Menurut Agung, capaian tersebut telah melampaui target opini WTP pada sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 sebesar 95%.

"Kami juga sudah memeriksa 1 Laporan Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri, yaitu laporan keuangan Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (IIFDTF) Tahun 2019 yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan opini yang juga WTP," ujarnya.

Baca Juga: Audit K/L Bidang Ekonomi Dimulai, Ini Pesan Anggota II BPK

Hasil pemeriksaan BPK juga menemukan 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan dengan potensi kerugian negara senilai Rp8,97 triliun. (kaw)

Topik : IHPS, LHP, BPK, pemda, WTP, Presiden Jokowi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 01 Januari 2021 | 07:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Kamis, 31 Desember 2020 | 12:01 WIB
IURAN BPJS
Senin, 28 Desember 2020 | 11:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Minggu, 27 Desember 2020 | 12:01 WIB
UU CIPTA KERJA
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Minggu, 17 Januari 2021 | 07:01 WIB
KOTA BOGOR
Minggu, 17 Januari 2021 | 06:01 WIB
DISTRIBUSI VAKSIN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 16:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 15:01 WIB
PORTUGAL
Sabtu, 16 Januari 2021 | 14:01 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 13:01 WIB
PEMULIHAN EKONOMI