Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Komunitas
Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Reportase
Perpajakan.id

Teknologi Blockchain Bisa Cegah Praktik Penipuan Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Teknologi Blockchain Bisa Cegah Praktik Penipuan Pajak

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews – Belum tercapainya kesepakatan antara Uni Eropa dan Inggris dalam masa transisi Brexit diklaim akan meningkatkan potensi terjadinya penipuan pajak dalam perdagangan internasional.

Jesse Chenard, CEO Fintech MonetaGo mengatakan belum adanya kesepakatan di bidang ekonomi dan perdagangan internasional menjadi ancaman serius bagi Inggris. Menurutnya, potensi terjadinya penipuan dalam area tersebut, termasuk penerimaan pajak makin terbuka lebar.

"Pemerintah mengatakan dengan atau tidak ada kesepakatan, pebisnis harus mempersiapkan dokumen baru seperti deklarasi kepabeanan dan cukai. Ini justru akan menimbulkan gangguan jangka pendek pada lalu lintas perdagangan," katanya, dikutip Senin (21/12/2020).

Baca Juga: Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Chenard meyakini hubungan ekonomi antara Inggris dan Eropa akan tetap berjalan. Meski begitu, ia mengimbau otoritas Negeri Ratu Elizabeth untuk segera mungkin memberikan kejelasan tentang masa depan perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa.

Saat ini, lanjutnya, Inggris menghadapi tiga tantangan dalam pengelolaan perdagangan dengan Uni Eropa. Ketiga tantangan tersebut adalah meningkatnya ketidakpastian regulasi, kekacauan kegiatan ekspor-impor, dan proses administrasi yang lebih lama.

Menurutnya, ketiga tantangan itu merupakan kombinasi yang sempurna untuk melakukan penipuan dalam perdagangan internasional dan pajak. Untuk itu, ia juga berharap teknologi blockchain dapat digunakan pemerintah sebagai solusi perdagangan lintas batas dengan Uni Eropa.

Baca Juga: Transaksi Elektronik Dipajaki, Eks Menkeu Ingatkan Pemerintah Soal Ini

"Dengan blockchain, sejumlah dokumen berjalan secara otomasi dan dapat diverifikasi. Data yang masuk dalam sistem blockchain tidak dapat diubah dapat memberikan transparansi secara penuh," tutur Chenard seperti dilansir thefintechtimes.com.

Dia mencontohkan aplikasi blockchain dapat memberikan manfaat untuk memerangi faktur pajak fiktif dalam kegiatan ekspor-impor. Menurutnya, implementasi PPN rentan dijadikan alat penipuan karena mekanisme pelaporan pajaknya dilakukan secara self assessment.

Belum lagi, risiko bertambah tinggi karena penegakan regulasi yang berbeda-beda di antara negara anggota Uni Eropa. Untuk itu, perlu teknologi yang tepat guna mengurangi risiko yang mengarah kepada penipuan dan berpotensi menimbulkan lebih banyak masalah," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Catat! Interpretasi P3B Harus Pertimbangkan Protokol dan MoU Terkait

Topik : inggris, blockchain, penghindaran pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 13:00 WIB
BELGIA

Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

Kamis, 20 Januari 2022 | 17:30 WIB
MOLDOVA

Masih Status Darurat Covid-19, Keringanan PPN Diperpanjang

berita pilihan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:07 WIB
EDUKASI PAJAK

Pahami Ketentuan Pajak dengan Mudah, Pakai Perpajakan.id Versi 2

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Kebut Hilirisasi Industri, Jokowi: Agar Kita Dapat Royalti & Pajaknya

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:30 WIB
SE-52/PJ/2021

Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:06 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Buka Kantor di Surabaya, DDTC Gelar Free Webinar Kepatuhan Pajak 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:30 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Reformasi Pajak Ditopang Teknologi, Anda Sudah Siap?

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:00 WIB
Perdirjen Per-20/BC/2021

Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:30 WIB
INVESTASI ASING

Bertemu PM Singapura, Jokowi Kantongi Komitmen Investasi Rp132 Triliun

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 25 Januari 2022: 7.417 WP Ikut PPS, Nilai Investasi Naik Tajam

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:00 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sedang Dipertimbangkan, Program Pemutihan Pajak Bakal Diadakan Lagi