Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tekan Harga Tiket Pesawat, Insentif Pajak Siap Dirilis

1
1

Ilustrasi. (foto: Phinemo)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyiapkan skema insentif baru untuk maskapai udara. Regulasi yang memuat insentif pajak pertambahan nilai (PPN) diharapkan selesai pada pekan ini.

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan skema insentif fiskal untuk maskapai udara sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Insentif terkait PPN ini ditujukan untuk meringankan biaya operasional maskapai udara.

“Kita sudah menyelesaikan skema insentif fiskal terkait operasional penerbangan. Berita terakhir PP yang mengatur pemberian insentif PPN tidak dipungut akan segera kita rilis dalam 1-2 hari ini. Artinya posisi sudah disetujui presiden, tinggal proses administrasi,” katanya, Rabu (10/7/2019).

Baca Juga: Insentif Pajak Digelontorkan, Evaluasi Berkelanjutan Jadi Krusial

Dia memaparkan skema insentif diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Insentif itu akan berlaku untuk jasa persewaan dan perbaikan pesawat, persewaan di luar daerah kepabaenan, dan importasi suku cadang.

Pemberian fasilitas fiskal ini diharapkan mampu meringankan biaya operasional maskapai udara. Susiwijono menyatakan struktur biaya maskapai paling besar untuk kebutuhan bahan bakar dan persewaan. Dengan demikian, insentif diarahkan untuk jasa persewaan dan jasa pemeliharaan.

“Komponen paling besar maskapai itu kan avtur dan leasing. Kalau dibebaskan PPN 10% maka itu akan ada dampaknya. Belum lagi pembebasan di sisi pemeliharaan, itu juga akan mengurangi struktur biaya maskapai,” paparnya.

Baca Juga: Memahami Arti DPP Nilai Lain

Susi menambahkan skema insentif akan paralel dengan kebijakan diskon 50% tarif tiket pesawat untuk rute-rute tertentu yang berlaku hari ini.  Sehingga, kombinasi insentif dan juga diskon tiket mampu menjadi angin segar bagi industri maskapai udara.

“Jadi pemerintah bukan hanya minta industri penerbangan untuk bagi-bagi sharing loss dengan diskon tiket. Pemerintah juga tetapkan pemberian insentif dan itu sudah disetujui presiden, tinggal dirilis,” katanya. (kaw)

Baca Juga: Soal Pajak Ekonomi Digital, Pungutan PPN Bisa Dieksekusi Lebih Awal

“Kita sudah menyelesaikan skema insentif fiskal terkait operasional penerbangan. Berita terakhir PP yang mengatur pemberian insentif PPN tidak dipungut akan segera kita rilis dalam 1-2 hari ini. Artinya posisi sudah disetujui presiden, tinggal proses administrasi,” katanya, Rabu (10/7/2019).

Baca Juga: Insentif Pajak Digelontorkan, Evaluasi Berkelanjutan Jadi Krusial

Dia memaparkan skema insentif diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Insentif itu akan berlaku untuk jasa persewaan dan perbaikan pesawat, persewaan di luar daerah kepabaenan, dan importasi suku cadang.

Pemberian fasilitas fiskal ini diharapkan mampu meringankan biaya operasional maskapai udara. Susiwijono menyatakan struktur biaya maskapai paling besar untuk kebutuhan bahan bakar dan persewaan. Dengan demikian, insentif diarahkan untuk jasa persewaan dan jasa pemeliharaan.

“Komponen paling besar maskapai itu kan avtur dan leasing. Kalau dibebaskan PPN 10% maka itu akan ada dampaknya. Belum lagi pembebasan di sisi pemeliharaan, itu juga akan mengurangi struktur biaya maskapai,” paparnya.

Baca Juga: Memahami Arti DPP Nilai Lain

Susi menambahkan skema insentif akan paralel dengan kebijakan diskon 50% tarif tiket pesawat untuk rute-rute tertentu yang berlaku hari ini.  Sehingga, kombinasi insentif dan juga diskon tiket mampu menjadi angin segar bagi industri maskapai udara.

“Jadi pemerintah bukan hanya minta industri penerbangan untuk bagi-bagi sharing loss dengan diskon tiket. Pemerintah juga tetapkan pemberian insentif dan itu sudah disetujui presiden, tinggal dirilis,” katanya. (kaw)

Baca Juga: Soal Pajak Ekonomi Digital, Pungutan PPN Bisa Dieksekusi Lebih Awal
Topik : insentif pajak, PPN, penerbangan
artikel terkait
Kamis, 18 Juli 2019 | 17:55 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 18 Juli 2019 | 15:48 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Kamis, 18 Juli 2019 | 15:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 18 Juli 2019 | 14:34 WIB
REGULAR TAX DISCUSSION KAPj IAI
berita pilihan
Kamis, 18 Juli 2019 | 17:55 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 18 Juli 2019 | 15:48 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Kamis, 18 Juli 2019 | 15:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 18 Juli 2019 | 14:34 WIB
REGULAR TAX DISCUSSION KAPj IAI
Kamis, 18 Juli 2019 | 11:37 WIB
REGULAR TAX DISCUSSION KAPj IAI
Kamis, 18 Juli 2019 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 17 Juli 2019 | 19:45 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 17 Juli 2019 | 18:34 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 17 Juli 2019 | 17:24 WIB
EKONOMI DIGITAL