Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tarif Tak Kunjung Naik, Optimalisasi Pajak Parkir di DKI Terhambat

A+
A-
1
A+
A-
1
Tarif Tak Kunjung Naik, Optimalisasi Pajak Parkir di DKI Terhambat

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemprov DKI Jakarta menilai kenaikan tarif yang tertunda menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak parkir.

"Kenaikan tarif sebagaimana telah diusulkan dalam Perda Pajak Parkir belum diimplementasikan," tulis Pemprov DKI Jakarta pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020, dikutip pada Jumat (25/6/2021).

DPRD sesungguhnya telah mengesahkan revisi Perda 16/2010 tentang Pajak Parkir yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta terhitung sejak 8 September 2020. Namun, perda terbaru yang merevisi Perda 16/2010 tersebut masih belum diberlakukan hingga saat ini.

Baca Juga: Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Meski perda terbaru belum diterapkan, realisasi pajak parkir di DKI pada 2020 tercatat Rp335,89 miliar atau 103% dari target Rp325 miliar. Namun realisasi penerimaan pajak parkir tersebut masih lebih rendah dari tahun sebelumnya sejumlah Rp532,24 miliar.

Selain terkendala soal tarif, kinerja pajak parkir juga terhambat oleh adanya wajib pajak yang belum patuh, pemasangan sistem online yang belum optimal, dan pandemi Covid-19 yang menekan basis pajak parkir.

Pemprov mengusulkan adanya kenaikan tarif pajak parkir dari 20% menjadi 30% pada salah satu poin perubahan dalam Perda 16/2010. Perda Pajak Parkir terbaru juga akan mewajibkan usaha parkir untuk menyelenggarakan sistem online.

Baca Juga: Berperan Terhadap Penerimaan, Juru Parkir Jadi Sasaran Pembinaan Pemda

Sistem online harus diselenggarakan pengusaha parkir paling lambat 6 bulan usai perda diundangkan. Terdapat pula klausul mengenai sanksi bagi wajib pajak parkir jika tidak melaksanakan sistem online atas transaksi usahanya, seperti pencabutan izin dan/atau pembatalan izin.

Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta sebelumnya sempat menyatakan perda tersebut masih dibahas Kemendagri. Namun, Kemendagri menuturkan evaluasi perda telah dilakukan dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sejak Februari 2021.

"Pada saat rancangan perda sudah kami evaluasi. Kami akan pantau pelaksanaannya, pada prinsipnya jangan sampai pajak daerah menghambat proses investasi di daerah," kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto pada Maret 2021. (rig)

Baca Juga: Mulai Aktif Terjun ke Lapangan, Pegawai Pajak Dibekali Ini oleh DJP

Topik : pemprov dki jakarta, pajak parkir, tarif pajak, pajak daerah

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Menantikan Peran Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemulihan Ekonomi

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan