Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

0
0

Sosialisasi PBB-P2 sesuai perda terbaru di Kota Tasikmalaya. (Foto: Radar Tasikmalaya)

TASIKMALAYA, DDTCNews – Mengingat besarnya kontribusi pendapatan pajak daerah bagi pendapatan asli daerah (PAD), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tasikmalaya kian menggencarkan sosialisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kepada unit-unit pemungut pajak di tingkat kecamatan.

Dalam sosialisasi itu, BP2RD menyampaikan mengenai perubahan tarif PBB-P2 yang disesuaikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya No.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Kepala BPPRD Kota Tasikmalaya  Achdiat Siswandi memaparkan sosialisasi tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak, khususnya PBB-P2.

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Pusat & Daerah, Ini 7 Kota yang Jadi Percontohan

“Kesadaran itu harus tumbuh, dan pembayaran pajak harus dibayar setiap tahun jangan sampai menumpuk,” katanya di Aula Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya seperti dilansir dari radartasikmalaya.com, Rabu (17/4/2019).

Melalui petugas pemungut pajak, masyarakat Tasikmalaya diimbau untuk melunasi PBB-P2 setiap tahunnya sebelum jatuh tempo pembayaran. Selain mendorong penerimaan pajak pemerintah daerah, pembayaran secara rutin juga akan mencegah terjadinya utang pajak yang menumpuk sehingga akan memberatkan masyarakat.

“Jika menunda-nunda, malah nantinya akan semakin menumpuk utang pajaknya. Untuk itu, saya minta masyarakat taat bayar pajak itu setiap jatuh tempo pembayaran,” ujarnya.

Baca Juga: Optimalisasi PAD, Pemda Teken MoU dengan BPD

Achdiat juga meminta kader pemungut pajak untuk menyampaikan materi yang didapatkan pada sosialisasi kepada masyarakat, termasuk penyesuaian tarif pajak dengan NJOP yang sudah berubah sesuai dengan peraturan yang terbaru.

Dalam Perda No.2/2019 disebutkan bahwa tarif PBB-P2 dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp250 juta ditetapkan sebesar 0,08% per tahun, NJOP antara Rp250 juta-Rp500 juta sebesar 0,1% per tahun, dan NJOP antara Rp500 juta-Rp1 miliar dikenakan 0,12% per tahun. Sedangkan, NJOP lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp 2 miliar dikenakan 0,15% per tahun dan NJOP lebih dari Rp2 miliar dikenakan 0,21% per tahun.

"Jadi tarif pajak ini disesuaikan dengan NJOP. Layanan pun sudah ditingkatkan melalui pelayanan sistem pembayaran pajak melalui layanan online," pungkas Achdiat. (Amu)

Baca Juga: Pungli, 19 Pegawai BPKD Ditangkap, 1 Tersangka

Kepala BPPRD Kota Tasikmalaya  Achdiat Siswandi memaparkan sosialisasi tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak, khususnya PBB-P2.

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Pusat & Daerah, Ini 7 Kota yang Jadi Percontohan

“Kesadaran itu harus tumbuh, dan pembayaran pajak harus dibayar setiap tahun jangan sampai menumpuk,” katanya di Aula Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya seperti dilansir dari radartasikmalaya.com, Rabu (17/4/2019).

Melalui petugas pemungut pajak, masyarakat Tasikmalaya diimbau untuk melunasi PBB-P2 setiap tahunnya sebelum jatuh tempo pembayaran. Selain mendorong penerimaan pajak pemerintah daerah, pembayaran secara rutin juga akan mencegah terjadinya utang pajak yang menumpuk sehingga akan memberatkan masyarakat.

“Jika menunda-nunda, malah nantinya akan semakin menumpuk utang pajaknya. Untuk itu, saya minta masyarakat taat bayar pajak itu setiap jatuh tempo pembayaran,” ujarnya.

Baca Juga: Optimalisasi PAD, Pemda Teken MoU dengan BPD

Achdiat juga meminta kader pemungut pajak untuk menyampaikan materi yang didapatkan pada sosialisasi kepada masyarakat, termasuk penyesuaian tarif pajak dengan NJOP yang sudah berubah sesuai dengan peraturan yang terbaru.

Dalam Perda No.2/2019 disebutkan bahwa tarif PBB-P2 dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp250 juta ditetapkan sebesar 0,08% per tahun, NJOP antara Rp250 juta-Rp500 juta sebesar 0,1% per tahun, dan NJOP antara Rp500 juta-Rp1 miliar dikenakan 0,12% per tahun. Sedangkan, NJOP lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp 2 miliar dikenakan 0,15% per tahun dan NJOP lebih dari Rp2 miliar dikenakan 0,21% per tahun.

"Jadi tarif pajak ini disesuaikan dengan NJOP. Layanan pun sudah ditingkatkan melalui pelayanan sistem pembayaran pajak melalui layanan online," pungkas Achdiat. (Amu)

Baca Juga: Pungli, 19 Pegawai BPKD Ditangkap, 1 Tersangka
Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, kota tasikmalaya
artikel terkait
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
berita pilihan
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 14 September 2018 | 12:58 WIB
KABUPATEN CILACAP
Rabu, 09 Agustus 2017 | 13:33 WIB
KABUPATEN BEKASI
Jum'at, 15 Desember 2017 | 10:17 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Rabu, 24 Oktober 2018 | 13:50 WIB
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Senin, 04 September 2017 | 10:45 WIB
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Rabu, 06 September 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR