Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

Sosialisasi PBB-P2 sesuai perda terbaru di Kota Tasikmalaya. (Foto: Radar Tasikmalaya)

TASIKMALAYA, DDTCNews – Mengingat besarnya kontribusi pendapatan pajak daerah bagi pendapatan asli daerah (PAD), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tasikmalaya kian menggencarkan sosialisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kepada unit-unit pemungut pajak di tingkat kecamatan.

Dalam sosialisasi itu, BP2RD menyampaikan mengenai perubahan tarif PBB-P2 yang disesuaikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya No.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Kepala BPPRD Kota Tasikmalaya Achdiat Siswandi memaparkan sosialisasi tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak, khususnya PBB-P2.

Baca Juga: Siap-siap! Denda Pajak Kendaraan di Provinsi Ini Bakal Dihapus

“Kesadaran itu harus tumbuh, dan pembayaran pajak harus dibayar setiap tahun jangan sampai menumpuk,” katanya di Aula Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya seperti dilansir dari radartasikmalaya.com, Rabu (17/4/2019).

Melalui petugas pemungut pajak, masyarakat Tasikmalaya diimbau untuk melunasi PBB-P2 setiap tahunnya sebelum jatuh tempo pembayaran. Selain mendorong penerimaan pajak pemerintah daerah, pembayaran secara rutin juga akan mencegah terjadinya utang pajak yang menumpuk sehingga akan memberatkan masyarakat.

“Jika menunda-nunda, malah nantinya akan semakin menumpuk utang pajaknya. Untuk itu, saya minta masyarakat taat bayar pajak itu setiap jatuh tempo pembayaran,” ujarnya.

Baca Juga: Meski Pandemi, Kantor Samsat Tetap Buka Layanan Pajak Kendaraan

Achdiat juga meminta kader pemungut pajak untuk menyampaikan materi yang didapatkan pada sosialisasi kepada masyarakat, termasuk penyesuaian tarif pajak dengan NJOP yang sudah berubah sesuai dengan peraturan yang terbaru.

Dalam Perda No.2/2019 disebutkan bahwa tarif PBB-P2 dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp250 juta ditetapkan sebesar 0,08% per tahun, NJOP antara Rp250 juta-Rp500 juta sebesar 0,1% per tahun, dan NJOP antara Rp500 juta-Rp1 miliar dikenakan 0,12% per tahun. Sedangkan, NJOP lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp 2 miliar dikenakan 0,15% per tahun dan NJOP lebih dari Rp2 miliar dikenakan 0,21% per tahun.

"Jadi tarif pajak ini disesuaikan dengan NJOP. Layanan pun sudah ditingkatkan melalui pelayanan sistem pembayaran pajak melalui layanan online," pungkas Achdiat. (Amu)

Baca Juga: Ini Insentif Pajak di Kota dan Kabupaten yang Terapkan PSBB
Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, kota tasikmalaya
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Usephasanudin

Minggu, 11 Agustus 2019 | 00:45 WIB
setiap bayar pbb di desa pasirhuni kec ciawi slalu di tambah urunan desa/urdes 30%,untuk apa urdes itu?

Usephasanudin

Minggu, 11 Agustus 2019 | 00:45 WIB
setiap bayar pbb di desa pasirhuni kec ciawi slalu di tambah urunan desa/urdes 30%,untuk apa urdes itu?

Usephasanudin

Minggu, 11 Agustus 2019 | 00:45 WIB
setiap bayar pbb di desa pasirhuni kec ciawi slalu di tambah urunan desa/urdes 30%,untuk apa urdes itu?
1
artikel terkait
Selasa, 12 Mei 2020 | 12:28 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Senin, 11 Mei 2020 | 12:50 WIB
KABUPATEN KUDUS
Minggu, 10 Mei 2020 | 07:01 WIB
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Rabu, 06 Mei 2020 | 10:21 WIB
KOTA DENPASAR
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK