Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Target Penerimaan Dipatok, Cukai Plastik & MBDK Tunggu Ekonomi Pulih

A+
A-
0
A+
A-
0
Target Penerimaan Dipatok, Cukai Plastik & MBDK Tunggu Ekonomi Pulih

Seorang bartender meracik minuman pada festival makanan minuman dan jasa boga di Grand Ballrom Sudirman, Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/6/2022). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/tom.
 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu menyatakan ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) bakal ditunda hingga tahun depan. Keputusan ini diambil kendati Perpres 98/2022 masih memuat angka target penerimaan cukai produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan (MBDK).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan pemerintah akan hati-hati dalam melakukan ekstensifikasi barang kena cukai. Menurutnya, pemerintah masih perlu melakukan sejumlah kajian agar ekstensifikasi barang kena cukai tidak mengganggu tren pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

"[Rencana] ekstensifikasi dan terutama kajian-kajian itu hal yang biasa dilakukan," katanya, Senin (4/7/2022).

Baca Juga: Target Setoran Cukai 2023 Naik 9,5 Persen, Ini Strategi Pemerintah

Nirwala mengatakan tidak ada masalah dengan penundaan ekstensifikasi barang kena cukai walaupun targetnya sudah termuat dalam APBN. Kondisi serupa juga terjadi pada rencana pengenaan cukai atas produk plastik, yang targetnya sudah dipatok sejak APBN 2017.

Saat ini, pemerintah melalui Perpres 98/2022 telah resmi mengubah postur APBN 2022. Perubahan tersebut dilakukan baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.

Khusus mengenai penerimaan cukai, targetnya naik 7,9% dari Rp203,92 triliun menjadi Rp220 triliun. Angka itu terdiri atas cukai hasil tembakau Rp209,9 triliun, etil alkohol Rp130 miliar, minuman mengandung etil alkohol Rp6,86 triliun, produk plastik Rp1,9 triliun, dan MBDK Rp1,19 triliun.

Baca Juga: Bea Cukai Indonesia-Malaysia Adakan Operasi 'Khusus', Begini Hasilnya

Sebelum ekstensifikasi barang kena cukai diimplementasikan, Nirwala menjelaskan pemerintah perlu melakukan kajian secara matang mengenai skema dan dampaknya pada perekonomian. Selain itu, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga mengatur rencana ekstensifikasi barang kena cukai harus diberitahukan kepada Komisi XI DPR dan selanjutnya disepakati di Banggar.

"Ini bukti bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam menerapkan suatu kebijakan yg berdampak pada masyarakat, industri, maupun lingkungan," ujarnya.

Wacana pengenaan cukai kantong plastik sudah mencuat sejak 2016, dan untuk pertama kalinya memasang target setoran cukai kantong plastik pada 2017. Target penerimaan cukai plastik selalu dipasang setiap tahun walaupun pemerintah belum memulai penerapannya.

Baca Juga: Peraturan Baru, Batasan Harga CPO yang Bebas Bea Keluar Diturunkan

Sebelum pandemi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyampaikan rencana pemerintah menambah objek cukai pada kantong plastik, minuman bergula atau berpemanis, serta emisi karbon kepada DPR. Kala itu, tarif cukai plastik direncanakan senilai Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar.

Sementara pada minuman bergula, cukai rencananya dikenakan pada minuman teh kemasan, minuman berkarbonasi atau soda, serta minuman lainnya seperti kopi, minuman berenergi, dan konsentrat. Tarifnya bervariasi, yakni Rp1.500 per liter pada minuman teh kemasan, Rp2.500 per liter pada soda, serta Rp2.500 per liter pada minuman lainnya. (sap)

Baca Juga: Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC
Topik : cukai minuman berpemanis, cukai plastik, bea cukai, target cukai, penerimaan cukai, BKF

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 19 Juli 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Rancang PMK Konsultan Kepabeanan, Kemenkeu Minta Masukan Publik

Minggu, 17 Juli 2022 | 10:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Peluang Indonesia Resesi Hanya 3 Persen, Begini Tanggapan BKF

Minggu, 17 Juli 2022 | 08:00 WIB
INSENTIF FISKAL

Soal Arah Insentif Pajak 2023, Begini Penjelasan Kemenkeu

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak