Tanpa Iklan Rokok, PAD Tetap Tumbuh Positif

BOGOR, DDTCNews – Banyak daerah yang masih mengandalkan industri tembakau untuk mengisi iklan di ruang publik. Namun hal berbeda dilakukan Kota Bogor yang memangkas komoditas rokok dari ruang iklan publik melalui Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kebijakan tersebut nyatanya tidak membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi menjadi turun. Sejak resmi dilarang pada tahun 2009, PAD Kota Bogor tetap mencatat kinerja positif.

“PAD kota Bogor berjumlah Rp115 miliar, dan naik menjadi Rp125 miliar pada 2010. Di tahun 2016, PAD Kota Bogor malah meningkat pesat menjadi Rp784 miliar,” kata Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Bapenda Kota Bogor Heryaningsih Eko Setiawati, Senin (29/1).

Capaian positif Kota Bogor tanpa iklan rokok ini dia sampaikan dalam Workshop Nasional yang membahas pentingnya pelarangan iklan rokok guna mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak. Dalam jangka panjang kebijakan pelarangan iklan rokok tidak akan mengganggu penerimaan ke kas daerah.

Namun, Heryaningsih tidak memungkiri adanya turbulensi saat kebijakan ini pertama kali diperkenalkan. Dalam jangka pendek akan ada kekhawatiran adanya penurunan setoran dari pajak reklame memang tidak dapat dihindari. Namun, produk pengganti selain rokok dapat menjawab persoalan tersebut.

“Atas kebijakan pelarangan iklan rokok ini kami berpotensi kehilangan pendapatan Rp4 miliar, sehingga kami menurunkan target pajak reklame untuk tahun 2010. Namun ternyata potensi dan realisasi pajak reklame secara keseluruhan masih baik, sehingga kami meningkatkan kembali target pajak reklame pada 2011,” tandasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus total dalam melaksanakan kebijakan pelarangan iklan rokok. Karena akan memacu pemda untuk mencari industri lain yang akan mengisi ruang iklan di daerah seperti dari operator selular, iklan perumahan dan promosi-promosi lainnya.

“Tidak perlu khawatir akan kehilangan pendapatan. Sepanjang pemerintah daerah sudah berkomitmen untuk melindungi warganya dari dampak rokok, maka seluruh stakeholder seharusnya melakukan berbagai upaya untuk merealisasikan komitmen itu. Seperti di kota Bogor ini, untuk mendukung Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) seluruh stakeholder berkomitmen untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah,” tutup Heryaningsih dilansir Kastara.id. (Amu)