Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Tangkal Penipuan Perpajakan, Sistem Administrasi Bea Cukai Dirombak

A+
A-
1
A+
A-
1
Tangkal Penipuan Perpajakan, Sistem Administrasi Bea Cukai Dirombak

Ilustrasi bendera Uni Eropa. (foto: europe.eu)

BRUSSELS, DDTCNews – Uni Eropa tengah bersiap untuk memperkuat sistem administrasi kepabeanan dan cukai sebagai cara menangkal praktik penipuan pajak dan penyelundupan barang ilegal.

Komisioner Bidang Ekonomi Uni Eropa Paolo Gentiloni mengatakan rencana pembaruan administrasi kepabeanan dan cukai sudah disusun sejak 4 tahun lalu. Nanti, sistem kepabeanan akan lebih inovatif dan efisien bagi otoritas dan pelaku usaha.

"Eropa harus tangguh dalam bidang sosial, ekonomi, geopolitik, kebijakan ramah lingkungan dan pada aspek digital. Bea cukai Uni Eropa merupakan jantung untuk menjawab tantangan ini," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (29/9/2020).

Baca Juga: Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Gentiloni menuturkan Uni Eropa memainkan peran penting dalam kegiatan perdagangan internasional. Otoritas Bea Cukai pada 2019 menangani lalu lintas impor dan ekspor senilai €330 miliar per bulan.

Berdasarkan statistik tersebut, otoritas bea cukai Uni Eropa setidaknya menentukan proses bisnis kepabeanan dan cukai sekitar 15,3% perdagangan impor global dan 15,8% ekspor global.

Selain itu, Gentiloni menilai bea cukai juga berperan penting dalam memfasilitasi arus barang yang dibutuhkan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Uni Eropa. Untuk itu, peran bea cukai harus terus diperkuat agar optimal memberikan pelayanan.

Baca Juga: Simak Penjelasan Aturan Pengenaan Pajak atas Konsumsi Tenaga Listrik

“Tak hanya soal pelayanan optimal, otoritas bea cukai juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mendeteksi kecurangan perpajakan dan menekan upaya penyelundupan barang ilegal di pasar tunggal Eropa,” ujarnya.

Untukl memperkuat administrasi kepabeanan dan cukai setidaknya ada tiga agenda yang akan dikejar. Pertama, menyediakan basis data kegiatan ekspor dan impor untuk seluruh negara anggota Uni Eropa.

Instrumen tersebut akan meningkatkan kemampuan otoritas kepabeanan dalam pengelolaan risiko pada kegiatan perdagangan internasional. Kedua, meningkatkan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan kegiatan ekonomi lewat e-commerce.

Baca Juga: Wah! Bos CV Ini Ditangkap karena Nekat Jualan Faktur Pajak Fiktif

Nanti, otoritas bea cukai Uni Eropa akan memperkuat regulasi kegiatan dagang lewat sistem elektronik lintas batas dengan melakukan integrasi data pembayaran PPN transaksi e-commerce dengan data kepabeanan.

"Dengan cara ini, bea cukai dapat melakukan verifikasi jumlah bea cukai dan PPN yang dibayarkan sudah benar atau tidak. Hal ini akan mencegah kebocoran penerimaan PPN yang pada 2018 €140 miliar," jelas Gentiloni.

Ketiga, Uni Eropa akan mulai mengajukan proposal kebijakan agar pemenuhan administrasi pelaku usaha ekspor impor dapat dilakukan melalui sistem satu portal. Dengan tiga kebijakan tersebut, pelaku usaha dan otoritas akan mudah dalam pengawasan.

Baca Juga: Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

Tak hanya memudahkan pengawasan, tiga kebijakan tersebut juga diklaim menghemat biaya pelaku usaha di Uni Eropa hingga €690 juta dalam tujuh tahun ke depan lantaran banyaknya manfaat atas kemudahan administrasi bea cukai. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : belgia, uni eropa, komisi eropa, kepabeanan, cukai, praktik penipuan perpajakan, biaya logistik, paj

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Siap-Siap Dapat Email dari Kantor Pajak, Isinya Soal Lapor SPT Tahunan

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:30 WIB
PRANCIS

Panduan OECD Atur Interaksi antara GILTI dan Pajak Minimum Global

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:25 WIB
AGENDA PAJAK

Launching the Indonesian Tax Manual e-Book, DDTC Holds a Talk Show

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing PPh Final Dividen Orang Pribadi di DJP Online

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 15:00 WIB
KOTA BANDUNG

Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:45 WIB
PP 4/2023

Simak Penjelasan Aturan Pengenaan Pajak atas Konsumsi Tenaga Listrik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:00 WIB
KOTA MEDAN

Wah! Bos CV Ini Ditangkap karena Nekat Jualan Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:30 WIB
PP 4/2023

Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-30/PJ/2009

Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP