Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Tangani Pandemi Corona, Negara Ini Perkenalkan Pajak Solidaritas

A+
A-
0
A+
A-
0
Tangani Pandemi Corona, Negara Ini Perkenalkan Pajak Solidaritas

Ilustrasi. (DDTCNews)

LIMA, DDTCNews—Krisis ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19 telah membuat banyak negara berpikir keras untuk menjamin tersedianya anggaran negara di masa sulit. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan jenis pajak baru.

Pemerintah Peru menjadi salah satu negara di Amerika Latin yang sedang menggodok aturan terkait pajak solidaritas. Usulan pungutan pajak baru ini menyasar orang kaya untuk lebih berkontribusi kepada negara, terutama di masa krisis.

"Orang kaya di Peru perlu menunjukan solidaritas selama pandemi," kata Presiden Peru Martin Vizcarra dikutip Jumat (7/8/2020).

Baca Juga: Masuk Program Prioritas, Digitalisasi Pajak 100% Mulai Berjalan 2022

Pemerintah menyebutkan potensi penerimaan dari pajak solidaritas ini akan menghasilkan US$85 juta atau setara dengan Rp1,2 triliun tahun ini. Jumlah proyeksi pajak atas kekayaan tersebut setara dengan 0,5% dari produk domestik bruto (PDB) Peru.

Namun demikian, pemerintah belum memberikan detail resmi kapan pungutan pajak yang bersifat sementara tersebut akan diimplementasikan. Adapun pungutan pajak solidaritas sudah berlaku di negara Amerika Latin lainnya.

Kolombia memberlakukan pajak solidaritas selama tiga bulan mulai Mei 2020 sampai dengan Juli 2020, Pungutan pajak ini berlaku bagi setiap individu yang memiliki penghasilan lebih dari US$2.500 per bulan atau setara dengan Rp36,6 juta.

Baca Juga: Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

Mantan Menteri Ekonomi Peru Alfredo Thorne mewanti-wanti pemerintah untuk berhati-hati menerapkan pajak langsung terutama atas kekayaan. Dia menilai tujuan pemerintah meraup tambahan penerimaan pajak dari orang kaya tidak akan berjalan optimal.

"Pajak solidaritas hanya dapat dipungut oleh pemerintah kota karena keterbatasan kewenangan dalam konstitusi dan juga akan menciptakan masalah lain dalam penerapannya," tutur Alfredo dikutip dari Tax Foundation.

Dia menuturkan pajak atas kekayaan dalam penerapannya di negara anggota OECD hanya mengenakan tarif berkisar 0,1 hingga 0,7%. Pendapatan yang diraih juga tidak lebih dari 1% dari PDB nasional.

Baca Juga: Masih Status Darurat Covid-19, Keringanan PPN Diperpanjang

Namun, pajak kekayaan berpotensi mendiversifikasi sumber penerimaan pajak Peru yang selama ini bergantung kepada PPN. Saat ini, banyak wajib pajak orang pribadi yang belum masuk administrasi sehingga kontribusi PPh masih belum optimal. (rig)

Topik : peru, pajak solidaritas, pajak kekayaan, orang kaya, pandemi corona, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:23 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

DJBC Rilis Aturan Soal Bentuk, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai 2022

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:12 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Sebab Insentif Pajak Rumah Dilanjutkan Meski Kurang Dimanfaatkan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pot/Put Unifikasi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 13:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Ramai Tagar 'LupaEFIN' di Twitter, DJP Bantu Wajib Pajak Lapor SPT

Jum'at, 21 Januari 2022 | 13:00 WIB
BELGIA

Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penerbitan 10 Juta Sertifikat Halal UMKM Terganjal Verifikasi Data

Jum'at, 21 Januari 2022 | 12:00 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Ada Omicron, Kemenkeu Pindahkan 2 Pertemuan G-20 dari Bali ke Jakarta

Jum'at, 21 Januari 2022 | 11:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HPP Jadi Jembatan Menuju Sistem Pajak yang Lebih Modern

Jum'at, 21 Januari 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pengumuman! DJP Rilis Implementasi Integrasi BC 4.0 & Faktur Pajak 07