Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID
tarif cukai rokok

 
Kamis, 30 Desember 2021 | 10:15 WIB
Dirjen Bea Cukai Askolani:
"Salah satu fungsi Bea Cukai adalah memberikan fasilitasi dan asistensi kepada industri, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat," ujar Askolani.
Rabu, 29 Desember 2021 | 16:27 WIB
PMK 193/2021
Sebelumnya, ketentuan mengenai rokok elektrik dan HPTL menjadi bagian dari PMK tentang tarif cukai hasil tembakau.
Selasa, 28 Desember 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Makin mahalnya harga rokok akibat kenaikan tarif cukai membuat peluang peredaran rokok ilegal ikut meningkat.
Sabtu, 25 Desember 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Pemerintah umumkan kenaikan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 12% pada 2022. Kenaikan tersebut lebih kecil dari tahun ini yang rata-rata sebesar 12,5%.
Kamis, 23 Desember 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
OBC atas permohonan pita cukai kepada Perum Peruri sebanyak 15 juta lembar.
Kamis, 23 Desember 2021 | 09:51 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Dua PMK yang diterbitkan adalah PMK 192/2021 dan PMK 193/2021. Melalui dua aturan ini maka kebijakan CHT yang baru resmi berlaku 1 Januari 2022.
Selasa, 21 Desember 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
PMK ini akan menjadi payung hukum kenaikan tarif cukai rokok yang rata-rata sebesar 12% mulai 1 Januari 2022.
Sabtu, 18 Desember 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Ditetapkannya kenaikan tarif cukai khusus golongan sigaret kretek tangan (SKT) hanya 4,5% diklaim sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri kecil.
Kamis, 16 Desember 2021 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Secara statistik, luasan lahan perkebunan tembakau justru konsisten naik. Kontribusi tembakau lokal terhadap industri rokok juga masih tinggi.
Selasa, 14 Desember 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Ketentuan cukai rokok elektrik dan HPTL diubah menjadi lebih spesifik karena telah termuat dalam UU HPP. Simak perinciannya oleh Menkeu Sri Mulyani.
1 2 3 4 >