Amerika Serikat (AS) menangguhkan rencana pengenaan tarif tambahan kepada Prancis sebagai respons adanya digital services tax (DST).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menilai gugatan Uni Eropa tersebut sebagai langkah yang wajar di tengah persaingan global.

Portugal juga akan mendorong modernisasi aturan perpajakan internasional, khususnya ketentuan pajak penghasilan untuk perusahaan daring.

Daftar hitam yang diterapkan Uni Eropa saat ini dinilai gagal menghukum negara suaka pajak.

Lima negara Eropa tersebut antara lain Norwegia, Spanyol, Swiss, Prancis, dan Italia.

UU Layanan Digital dan UU Pasar Digital akan menjadi revisi peraturan terbesar dalam 20 tahun terakhir di Uni Eropa.

Pemerintah Barbados mengupayakan berbagai cara agar bisa keluar dari daftar negara yang nonkooperatif dalam urusan perpajakan versi Uni Eropa.

Kebijakan tersebut bersifat khusus dan masuk kategori bantuan negara atau state aid.

Kebijakan perpajakan yang adil terhadap ekonomi digital membutuhkan solusi inovatif dari dua sisi Atlantik.

Dapat Kucuran Dana Rp538 Triliun dari Uni Eropa, Pemerintah Akan Genjot Investasi