Program tax amnesty yang diterapkan di banyak negara berpijak pada justifikasi keadilan guna meningkatkan kepatuhan pajak.

2018, Indonesia akan memulai pertukaran informasi pajak melalui mekanise AEoI, tax amnesty jadi tahap awal menyambutnya.

Dalam sidang uji materi UU Pengampunan Pajak kali ini, Hakim MK mendatangkan saksi ahli untuk membahas urgensi tax amnesty.

Meski sudah berjalan ke periode dua, buruh tetap bersikeras menuntut pencabutan UU Tax Amnesty.

Dirjen Pajak menegaskan tax amnesty bersifat tidak wajib, alternatifnya adalah pembetulan SPT.

Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) selanjutnya yang akan digelar pada hari Selasa, 11 Oktober 2016.

Giliran buruh mengajukan uji materi UU Pengampunan Pajak.

Presiden Jokowi instruksikan Menko Perekonomian dan Menkeu untuk memberikan keterangan apabila MK meminta pendapatnya.

Majelis hakim meminta pemohon untuk memperbaiki kejelasan kedudukan hukum pemohon.