Review
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 06:08 WIB
Seri Tax Control Framework (7)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase
transfer pricing

 
Selasa, 24 Maret 2020 | 12:52 WIB
KAMUS TRANSFER PRICING
Hingga saat ini, lebih dari 10 negara di dunia – mayoritas dari Amerika Latin – memiliki ketentuan sixth method dalam ketentuan domestiknya.
Senin, 23 Maret 2020 | 09:30 WIB
ANALISIS PAJAK
Absennya pedoman dan tata cara analisis transfer pricing atas transaksi keuangan dapat menyebabkan kebingungan wajib pajak dalam hal dokumentasi.
Kamis, 12 Maret 2020 | 07:01 WIB
KASUS TRANSFER PRICING
BHP harus membayar pajak penuh atas keuntungan dari pusat pemasarannya di Singapura.
Selasa, 10 Maret 2020 | 15:43 WIB
TRANSFER PRICING
Pedoman baru terkait transfer pricing atas transaksi keuangan yang dirilis OECD cepat atau lambat akan diadopsi oleh Ditjen Pajak (DJP) dalam aturan domestik.
Selasa, 10 Maret 2020 | 08:45 WIB
TRANSFER PRICING
Panduan yang baru saja dirilis OECD juga dapat digunakan bagi perusahaan untuk mengkaji kembali kebijakan transfer pricing terkait transaksi keuangan.
Kamis, 05 Maret 2020 | 16:48 WIB
AGENDA PAJAK
Biaya pendaftaran sebesar Rp1,75 juta untuk anggota IKPI dan Rp2 juta untuk umum.
Selasa, 25 Februari 2020 | 11:00 WIB
TRANSFER PRICING
Hampir semua sengketa transfer pricing adalah sengketa fakta.
Senin, 24 Februari 2020 | 18:25 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Dari fakta yang terjadi terkait penerimaan konsep safe harbour, dia melihat pajak adalah sesuatu yang dinamis.
Selasa, 18 Februari 2020 | 16:24 WIB
AGENDA PAJAK
Untuk pertama kalinya OECD merilis pedoman penentuan harga transfer atau transfer pricing dalam transaksi keuangan.
Selasa, 18 Februari 2020 | 14:17 WIB
OPINI
DJBC berkepentingan atas nilai impor lebih tinggi agar bea masuknya lebih besar, tetapi DJP ingin nilai impor lebih rendah dan membatasi pengurang pajak.