Pengawasan berbasis kewilayahan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama diyakini akan menyelesaikan masalah ketidakpatuhan wajib pajak baru.

Saat ini, pembentukan KPP Madya terhambat kondisi pandemi Covid-19.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kini dikelompokkan menjadi dua, yaitu KPP Pratama Kelompok I dan KPP Pratama Kelompok II.

KPP Khusus terdiri atas KPP Penanaman Modal Asing Satu hingga Enam, KPP Badan dan Orang Asing, KPP Minyak dan Gas Bumi, dan KPP Perusahaan Masuk Bursa.

Dalam PMK ini, KPP terdiri atas 4 jenis, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, KPP Madya, dan KPP Pratama.

Selain business purpose test dan continuity of business enterprise, masih ada satu syarat lagi agar dapat menggunakan nilai buku untuk reorganisasi usaha.