Reformasi sistem perpajakan akan diarahkan untuk mendukung tujuan pemerintah yaitu meningkatkan daya tarik investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Buku berjudul "Tax Politics in Eastern Europe: Globalization, Regional Integration, and the Democratic Compromise" membahas implikasi tersebut.

Pemerintah Filipina telah merancang beleid itu sejak sebelum pandemi, tetapi hingga kini belum disahkan oleh kongres.

Saat ini, tata kelola dan efektivitas insentif pajak menjadi isu yang lebih penting dibandingkan serapannya.

Dinamika yang terjadi pada 2020 akan menjadi katalis bagi reformasi pajak di Indonesia sehingga pada 2021 kondisinya akan semakin dinamis.

"APBN ini mesti fleksibel," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Kedua faktor kunci tersebut menjadi formula yang tidak terpisahkan.

Menurut Pemerintah Thailand, reformasi pajak dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi setelah pandemi Covid-19 berakhir.

Perbaikan proses bisnis atau layanan dalam hal kepabeanan dan cukai diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Kebijakan pajak harus beradaptasi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat dan menemukan titik imbang antara fungsi budgeter dan regulerend.