Bertambahnya klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang berhak mendapatkan insentif sudah diakomodasi dalam sistem elektronik Ditjen Pajak (DJP).

Pemanfaatan realisasi PPh Pasal 21 DTP masih belum memuaskan dalam beberapa bulan terakhir.

Hingga saat ini, Ditjen Pajak (DJP) masih melakukan pengembangan aplikasi pengajuan dan pelaporan insentif pajak sesuai dengan PMK 86/2020.

Ditjen Pajak (DJP) menyebut kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak masih belum optimal.

Proses perubahan tersebut setidaknya akan memakan waktu hingga dua minggu ke depan.

Efek insentif pajak terhadap keberlangsungan perusahaan juga bisa dilihat secara bulanan.

Pelaporan tersebut dibutuhkan DJP untuk mengevaluasi efektivitas insentif pajak yang diberikan wajib pajak di tengah pandemi virus Corona.

Perubahan itu dinilai tidak akan menyulitkan wajib pajak.

Masih ada kelompok UMKM yang harus mengajukan Surat Keterangan PP 23/20218 untuk memanfaatkan insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah.

Laporan tiap bulan mulai berlaku untuk pemanfaatan insentif pada masa pajak Juli 2020.