Menurut Kanwil Bea Cukai Jateng-DIY, potensi kerugian negara dari peredaran rokok ilegal tersebut mencapai Rp13 miliar.

Pemerintah memutuskan tidak memperpanjang relaksasi penundaan pelunasan pita cukai rokok.

Menurut Pemerintah Filipina, larangan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha membayar cukai.

Informasi mengenai modus perdagangan rokok ilegal melalui toko online itu diperoleh dari laporan masyarakat.

Aturan tersebut diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan pengamanan pita cukai.

Relaksasi pembayaran cukai hasil tembakau diberikan untuk produsen rokok golongan I, II, dan III.

Operasi penindakan digelar di Kabupaten Banjarnegara, Medan Marelan dan Kabupaten Asahan.

Rokok ilegal didapati di tiga kabupaten/kota, yaitu Pekanbaru, Kudus dan Indramayu.

Penerimaan cukai rokok akan bergeser dari semula Juni, Juli dan Agustus menjadi Juli, Agustus dan September 2020.

Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau sepanjang kuartal I/2020 tumbuh 36,5%.