Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta memperpanjang pemutihan denda administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sampai Juni 2021.

Bapenda Sumatera Selatan menyatakan pemutihan pajak meliputi pembebasan sanksi administrasi dan keringanan pokok PKB yang menunggak lebih dari 1 tahun.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung menyarankan agar Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada 2021.

Insentif pemutihan denda PKB dan BBNKB ini sejatinya sudah selesai pada Agustus 2020, tetapi diperpanjang hingga 31 Desember 2020.

Program pemutihan pajak kendaraan tersebut akan membantu masyarakat Kalteng yang ekonominya tertekan akibat pandemi Covid-19.

Program pemutihan pajak tersebut berlaku untuk semua kendaraan yang berpelat nomor Bangka Belitung atau BN.

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) kembali memperpanjang waktu program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Pemprov Sumatera Selatan, rata-rata pendapatan pajak kendaraan meningkat menjadi Rp8 miliar per hari dengan adanya program pemutihan pajak.

Menurut Pemprov Nusa Tenggara Timur, pemutihan pajak kendaraan bermotor berlaku sampai dengan 15 Desember 2020.

Program pemutihan berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor itu berlaku sejak 19 Oktober hingga 14 November 2020.