Penghapusan NPWP bendahara pemerintah – yang kemudian diganti dengan NPWP instansi pemerintah – digunakan DJP untuk melakukan pengawasan yang lebih baik.

Ribuan NPWP baru instansi pemerintah diterbitkan secara jabatan oleh Dirjen Pajak. Penerbitan ini untuk mengganti NPWP bendahara pemerintah yang dihapus.

Keputusan ini sebagai tindak lanjut dari penghapusan NPWP bendahara pemerintah mulai 1 April 2020.

Pencairan kurang bayar DBH akan dipakai untuk penanganan pandemi Corona.

Pajak hotel, restoran dan hiburan paling terpuruk.

Program penanganan virus Corona tidak hanya dilakukan pemerintah pusat, tetapi juga dilakukan pemerintah daerah.

Penyesuaian implementasi NPWP instansi pemerintah dilakukan setelah Ditjen Pajak (DJP) melihat perkembangan terkini penyebaran virus Corona.

Kebijakan menjaga jarak aman antarmanusia atau physical distancing lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Pajak hotel dan restoran di daerah masih tetap dipungut, meski sudah diimbau pemerintah pusat untuk tidak memungut pajak tersebut mulai 1 Maret 2020.