Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UU PDRD, pemungutan pajak dilarang diborongkan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melanjutkan proses persiapan pemeriksaan anggaran penanganan pandemi Covid-19.

Kepala BKPM menyatakan sudah ada titik tengah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai klausul yang berhubungan dengan kewenangan daerah.

Hanya 4 provinsi yang memiliki kapasitas fiskal daerah sangat tinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Menurut IFS, pandemi Covid-19 membikin penerimaan pajak pemerintah daerah di Inggris terus tergerus.

Bersama 78 pemerintah daerah dan DJPK, DJP akan mengoptimalkan pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak.

Pandemi Covid-19 berpengaruh pada realisasi pendapatan daerah secara nasional pada semester I/2020.

Proyeksi presiden tersebut lebih dalam ketimbang proyeksi sebelumnya sebesar -3,8%.

Kementerian Sosial berencana kembali melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara nasional pada 2021.

Salah satu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah daerah umumnya berupa pemutihan sanksi atau denda pajak.