Presiden Jokowi menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut wewenang Mendagri untuk membatalkan perda.

Kini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan peraturan daerah (perda).

Persoalan-persoalan yang muncul dinilai menghambat iklim usaha di Kota Bogor.

Dari 3.143 perda yang dibatalkan pemerintah pusat, baru sedikit daerah yang terima SK pembatalannya.

Akibat ribuan perda dibatalkan, kewenangan pemerintah pusat terkait ini pun digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Sampai saat ini juga belum ada tindak lanjut dari pemerintah pusat mengenai rencana pembatalan perda itu.

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengaku telah berkonsentrasi dengan Presiden mengenai perda tersebut.