Saat ini, prioritas otoritas fiskal tertuju pada RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Pembatalan dilatarbelakangi kekhawatiran pengusaha.

Rencana kebijakan ini telah termuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan.

Pemerintah memprioritaskan sejumlah kebijakan lain untuk segera diterapkan ketimbang dengan pengenaan pajak progresif tanah.

Pengusaha mengapresiasi respons positif pemerintah yang menunda penerapan tanah tidak produktif dan apartemen kosong di tahun ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memastikan pajak progresif atas tanah kosong tidak akan dibahas di tahun ini.

Pengenaan pajak progresif atas tanah idle dianggap dapat berpengaruh terhadap harga tanah.

Pemerintah dimbau untuk lebih berhati-hati sebelum menerapkan kebijakan pajak atas tanah.

Pemerintah berupaya rencana kebijakan pajak atas tanah nganggur tidak menimbulkan distorsi ekonomi.

Bentuk kebijakan tanah belum diputuskan secara resmi, pemerintah kini mempertimbangkan opsi land value tax (LVT).