Menurut Charlene Barshefsky, agenda kedaulatan pajak digital yang dilakukan Uni Eropa dapat memengaruhi hubungan dagang dengan AS.

Aplikasi tersebut akan digunakan mulai proses aktivasi sebagai pemungut dan penyetor PPN sampai dengan pelaporan kepada kepada otoritas.

Pemerintah FIlipina menegaskan pandemi Covid-19 telah menyebabkan rencana kenaikan tarif pajak dan menambah jenis pajak tidak bisa dilakukan.

Bila AS hendak menerapkan retaliasi, pelaku sektor riil berharap retaliasi itu tidak berbentuk peningkatan tarif bea masuk atas barang jadi.

Menurut Pemerintah Filipina, potensi penerimaan negara dari pengenaan PPN atas layanan digital mencapai US$10 miliar.

India seharusnya memberikan jeda 6-9 bulan pada perusahaan digital AS nonresiden agar mereka bisa menaksir beban pajak yang harus ditanggung.

India menyatakan equalization levy yang dikenakannya tidak bersifat diskriminatif terhadap perusahaan digital AS sebagaimana dituduhkan USTR.

PPN PMSE sudah dipungut dalam tagihan pelanggan, tetapi kemudian pengusaha kena pajak melakukan penyetoran PPN sendiri ke kas negara.

Terdapat dua poin utama yang akan diatur dalam PMK lanjutan tersebut.

Setidaknya terdapat tiga isu pajak digital yang tengah dihadapi pemerintah saat ini.