UU Cipta Kerja mengubah ketentuan mengenai sanksi denda dan pidana karena kealpaan wajib pajak yang selama ini diatur dalam Pasal 38 UU KUP.

Pemerintah ingin membuat pembayaran pajak lebih sederhana dan dapat diprediksi.

Pasal 27A UU KUP dihapus. Ada penambahan Pasal 27B.

Penurunan besaran sanksi dalam Pasal 44B UU KUP tersebut merupakan salah satu perubahan yang dimuat dalam Pasal 113 UU Cipta Kerja.

Skema sanksi administrasi yang ada dalam Pasal 19 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengalami perubahan.

Ketentuan mengenai imbalan bunga terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam Pasal 17B UU KUP diubah melalui UU Cipta Kerja

Dengan UU Cipta Kerja, Pasal 15 ayat (4) UU KUP dihapus.

Perubahan tersebur masuk dalam klaster Perpajakan UU Cipta Kerja.

Adanya klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja pada hakikatnya merefleksikan asas kepastian hukum dan kemudahan berusaha yang menjadi ruh UU Cipta Kerja.

Pasal 13A UU KUP mengatur tentang sanksi atas kealpaan pertama kali wajib pajak yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.