Artikel ini memuat persandingan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP dengan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.

Klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja menjadi pelengkap ketentuan yang telah diatur dalam UU 2/2020.

Penghapusan skema penyerahan barang kena pajak (BKP) secara konsinyasi dari pengertian penyerahan BKP diyakini memudahkan dan meringankan wajib pajak.

Apa itu konsinyasi?

Ketentuan ini menjadi bagian dari perubahan UU PPh dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja.

Ketentuan ini menjadi salah satu bagian dari perubahan UU PPN yang masuk dalam klaster Perpajakan UU Cipta Kerja.

Perubahan skema sanksi administrasi mayoritas menggunakan patokan suku bunga acuan.

PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.

Ketentuan ini menjadi bagian dari perubahan UU PPN yang termuat dalam klaster Perpajakan UU Cipta Kerja.

Menteri keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional atas peraturan daerah (perda) sejak tahap perancangan hingga implementasi.