Beleid yang diundangkan pada 2 November 2020 ini terdiri atas 15 Bab dan 186 Pasal.

Artikel ini memuat persandingan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP dengan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.

Klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja menjadi pelengkap ketentuan yang telah diatur dalam UU 2/2020.

Penghapusan skema penyerahan barang kena pajak (BKP) secara konsinyasi dari pengertian penyerahan BKP diyakini memudahkan dan meringankan wajib pajak.

Apa itu konsinyasi?

Penggunaan patokan suku bunga acuan pada mayoritas skema sanksi administrasi dan imbalan bunga dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pemerintah ingin menarik dana masuk ke dalam negeri untuk aktivitas yang produktif sehingga berdampak positif pada perekonomian.

Menteri keuangan bisa mengenakan sanksi terhadap pemda yang melanggar ketentuan dalam proses evaluasi perancangan dan implementasi perda pajak dan retribusi.

Ketentuan ini menjadi bagian dari perubahan UU PPh dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja.

Ketentuan ini menjadi salah satu bagian dari perubahan UU PPN yang masuk dalam klaster Perpajakan UU Cipta Kerja.