Agenda reformasi perpajakan di antaranya menyelesaikan pembahasan omnibus law perpajakan.

Rencana penyusunan empat aturan turunan dari RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan tertuang dalam Renstra DJP 2020-2024.

Hampir semua klaster strategis dalam RUU Cipta Kerja telah selesai dibahas oleh pemerintah dan DPR RI.

Isi RUU Cipta Kerja juga mendapatkan sorotan dari World Bank.

Kepala BKPM menyatakan sudah ada titik tengah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai klausul yang berhubungan dengan kewenangan daerah.

Menurut Parlemen Mesir, empat undang-undang soal pajak itu antara lain UU PPh, UU PPN, UU Pengembangan Sumber Daya Keuangan Negara, dan UU Bea Meterai.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyerahkan draf baru klaster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Tim Panitia Kerja Pemerintah terus membahas RUU Cipta Lapangan Kerja bersama Badan Legislasi DPR RI.

Peliknya persoalan perizinan, sambung dia, terjadi pada semua level administrasi pemerintahan.

Menurut World Bank, skema upah minimum terbaru serta pembayaran pesangon yang lebih longgar dibandingkan UU No. 13/2003.