Barang impor seperti oksigen dan perangkat pendukungnya kini bisa mendapatkan insentif perpajakan.

Pemerintah hanya akan memberikan subsidi gaji kepada pekerja pada sektor terdampak dan berada pada wilayah PPKM Level 4.

Fasilitas perpajakan yang diberikan di kawasan perdagangan ini bebas terdiri atas fasilitas kepabeanan dan pajak dalam rangka impor (PDRI).

Menurut menteri keuangan, kebutuhan belanja untuk mitigasi perubahan iklim mencapai Rp266 triliun per tahun.

Menteri keuangan meyakini UU HKPD dapat mengecilkan ketimpangan kemampuan fiskal antara provinsi dan kabupaten/kota.

Insentif pajak akan diarahkan untuk sektor ekonomi strategi yang memiliki multiplier effect kuat.

Optimalisasi penerimaan perpajakan 2022 akan ditempuh di antaranya dengan kegiatan pengawasan dan pemetaan kepatuhan berbasis risiko.

Hingga April 2021, realisasi belanja pemda baru Rp143,89 triliun atau 12,7% dari total anggaran belanja pemda.

KPI bersama tersebut ditetapkan untuk menjaga keseimbangan antara kondisi kas dan penerbitan utang.

Insentif pajak yang dimanfaatkan pelaku usaha hingga 18 Mei 2021 sudah mencapai Rp29,5 triliun.