Ketentuan mengenai dividen ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2021.

Ada perlakuan pajak, termasuk insentif, pada beberapa fase tersebut.

Beberapa anggota Komisi XI DPR RI menilai insentif pajak sangat bervariasi dan berpotensi menarik minat investor asing. Namun, ada catatan yang diberikan.

Secara prinsip perlakuan perpajakan untuk LPI sebagaimana amanat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja terbagi dalam 3 periode.

Dewas LPI tersebut berasal dari 3 unsur profesional dan 2 ex-officio.

Saat ini, pemerintah sudah menyetorkan dana awal senilai Rp19 triliun kepada Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Sovereign wealth fund (SWF) di Malaysia terkena skandal korupsi yang menyeret nama mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

LPI akan bekerja memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan sekaligus peningkatan penanaman modal asing langsung di Indonesia.

Pemerintah akan memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Untuk penghasilan LPI dari bunga selain obligasi, pemerintah tidak akan melakukan pemungutan pajak.