Skema perencanaan pajak yang agresif tidak lagi mengenal batasan yurisdiksi dan semakin kompleks dari waktu ke waktu.

Dalam konteks perpajakan, penyebutan pajak untuk UMKM baru mulai dikenal setelah dirilisnya PP No.46/2013.

Menurut Pemkab Ciamis, gerakan ini bertujuan agar warga lebih patuh membayar PBB-P2.

Kesepakatan bersama ditandatangani langsung oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Ketua Umum Atpetsi Darussalam dalam Forum Nasional Tax Center.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan salah satu manfaat pajak adalah untuk perlindungan lingkungan hidup.

Penghindaran pajak yang berujung pada ketidakpatuhan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi suatu negara.

Pembentukan sistem administrasi pajak dapat dipengaruhi dengan berbagai faktor, seperti ekonomi, politik, sosial, demografi, dan teknologi.

Terdapat berbagai motivasi wajib pajak untuk patuh ataupun tidak patuh. Standar kepatuhan tidak selalu sama dari waktu ke waktu.

Dualisme kepatuhan pajak (patuh dan tidak patuh) perlu dispesifikasi lebih lanjut berdasarkan penyebab atau motifnya.

Terdapat Wajib pajak (WP) yang hanya membayar pada saat melalukan pendaftaran kemudian berhenti melakukan pembayaran pada tahun selanjutnya.