Berdasarkan laporan edisi ketiga tersebut, nilai belanja perpajakan pada 2019 diperkirakan mencapai Rp257,2 triliun atau naik 14% dari tahun sebelumnya.

Pemerintah akan terus mengupayakan penyerapan anggaran tersebut hingga tutup buku.

Sebanyak 600.000 pensiunan PNS dan ahli waris akan mendapatkan pengembalian dana Taperum.

Kebutuhan pembiayaan APBN 2020 berdasarkan Perpres No. 72/2020 tercatat Rp1.645 triliun, naik signifikan dari kebutuhan awal Rp742 triliun.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelaporan Keuangan.

Selain core banking system, kerja sama antara dua instansi juga terkait dengan operasional treasury dealing room (TDR).

Komite akan dibentuk melalui keputusan presiden berdasarkan usulan menteri keuangan.

Masyarakat berhak memperoleh akses dan informasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara Sistem Pelaporan Keuangan Terpadu akan mendapatkan pelimpahan kewenangan dari menteri keuangan untuk menyelenggarakan sistem pelaporan.

Menurut Kemenkeu, sanksi tersebut berupa penundaan transfer dana perimbangan atau pemangkasan dana perimbangan sebesar 10%-15%.