Di Indonesia, terhadap penyerahan barang kena pajak untuk barang-barang tertentu tidak hanya dikenakan PPN, tetapi juga PPnBM.

Perlu dipahami, UU PDRD tidak mengatur terkait gugatan sebagai upaya hukum penyelesaian pajak daerah.

Untuk melaksanakan penagihan pajak, harus terlebih dahulu dimulai dengan penerbitan surat teguran oleh pejabat.

Otoritas pajak hanya dapat melakukan penagihan pajak dengan surat paksa jika sebelumnya telah dilakukan upaya teguran/peringatan terhadap penanggung pajak.

Bagaimana proses keberatan dan banding dalam konteks terjadi sengketa pajak daerah?

Atas piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penerbitan surat paksa merupakan salah satu upaya terakhir dari otoritas pajak sebelum dilakukannya upaya-upaya yang lebih keras.

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UU PDRD, pemungutan pajak dilarang diborongkan.

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.