Fasilitas fiskal tersebut tertuang dalam RPP Pelaksanaan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja Sektor Perindustrian.

Fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur.

Fasilitas fiskal tersebut berupa pembebasan bea masuk dan pajak impor.

Pengajuan fasilitas fiskal untuk sektor migas dan panas bumi bisa dilakukan secara online.

Sri Mulyani menilai perizinan di Kementerian Perdagangan masih ruwet.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai atas impor ditandatangani oleh pejabat paling rendah setingkat dekan.

Pemerintah memperbarui syarat permohonan pembebasan bea masuk & cukai atas barang impor untuk keperluan litbang ilmu pengetahuan yang diimpor oleh badan usaha.

Barang yang dimpor dan mendapat pembebasan tidak boleh bersinggungan dengan keperluan produksi dari badan usaha.

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu berkomitmen untuk mendukung percepatan proses pemberian fasilitas fiskal untuk impor barang untuk kegiatan hulu migas.

Dengan sistem baru, proses perolehan keputusan bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor terpangkas hanya menjadi 14—15 hari.