Menurut pemerintah, pengembangan industri EBT beserta industri pendukungnya membutuhkan fasilitas fiskal agar mampu bersaing dengan energi konvensional.

Merujuk pada LKPP 2020, total piutang perpajakan pada 2020 mencapai Rp101,48 triliun.

Vaksin yang telah diimpor sampai dengan saat ini terdiri atas Sinovac 84,5 juta dosis, AstraZeneca 8,22 juta dosis, dan Sinopharm 2 juta dosis.

Permohonan pembebasan bea masuk melalui OSS tersebut diatur dalam Peraturan BKPM No. 4/2021.

Selain asistensi, impor vaksin Covid-19 dari Pemerintah Uni Emirat Arab tersebut juga mendapatkan fasilitas fiskal.

Fasilitas fiskal tersebut diberikan untuk 3,8 juta dosis vaksin AstraZeneca yang tiba di Indonesia pada 26 April 2021.

Pemerintah mengimpor sebanyak 19 juta dosis vaksin Covid-19 dalam bentuk bulk.

Fasilitas fiskal tersebut tertuang dalam RPP Pelaksanaan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja Sektor Perindustrian.

Fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur.

Fasilitas fiskal tersebut berupa pembebasan bea masuk dan pajak impor.