Pemberian NPWP secara jabatan kepada UMKM yang memanfaatkan subsidi bunga akan berdasarkan hasil penelitian administrasi.

Langkah Pemprov Bali ini juga untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Ditjen Pajak membuka peluang adanya perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL).

Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak ini akan menjadi panduan dalam menjalankan kembali pengawasan dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan dalam tatanan new normal.

Namun demikian, ekstensifikasi berbasis kewilayahan tersebut akan dijalankan berdasarkan pertimbangan kepala unit kerja.

UMKM dapat diberikan NPWP secara jabatan oleh Ditjen Pajak.

Terdapat Wajib pajak (WP) yang hanya membayar pada saat melalukan pendaftaran kemudian berhenti melakukan pembayaran pada tahun selanjutnya.

Ditjen Pajak (DJP) masih terus berupaya untuk memperluas basis pajak di tengah adanya pandemi Covid-19.

Setelah pandemi Covid-19 berakhir, petugas pajak akan segera turun ke lapangan untuk melakukan ekstensifikasi berbasis kewilayahan.

WP orang pribadi non-karyawan masih kurang patuh dalam membayar pajak.