Kenaikan penjualan produk secara online turut berkontribusi.

Pengusaha meminta pemerintah terus melanjutkan rencana pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital dari luar negeri mulai 1 Juli 2020.

Ditjen Pajak menyediakan laman khusus terkait pajak digital di situs www.pajak.go.id.

Kesederhanaan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban administrasi PPN atas transaksi dalam PMSE menjadi aspek penting yang ingin diwujudkan DJP.

Meskipun PMK 48/2020 berlaku per 1 Juli, Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pemungutan PPN produk digital dari luar negeri paling cepat dimulai pada Agustus 2020.

Sosialisasi yang diadakan oleh DJP dalam format webinar ini sebagai bagian dari persiapan implementasi pemungutan PPN produk digital luar negeri.

Salah satu hambatan yang akan dihadapi ialah terkait penentuan lokasi atau penerima akhir atas suatu barang atau jasa.

Peraturan yang akan berlaku mulai 1 Juli 2020 mendatang ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Perpu 1/2020.

Usulan dari Jerman tersebut sudah disampaikan kepada Komisi Uni Eropa.

Beleid ini akan menjadi dasar penunjukkan penyelenggara PMSE untuk memungut PPN.