Ditjen Pajak (DJP) memanfaatkan data yang diperoleh dari aplikasi yang disediakan untuk memudahkan administrasi pajak bendahara pemerintah.

Sistem dari aplikasi e-bupot unifikasi dan PPh Pasal 21 instansi pemerintah real time dan tervalidasi.

Salah satunya adalah PMK 231/2019.

Selama ini, bendahara menghadapi beragam jenis pajak yang harus dilaporkan.

Pemotong PPh Pasal 23/26 wajib menggunakan e-bupot untuk membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT masa.

Uji coba penyampaian SPT Masa PPh unifikasi dalam bentuk elektronik melalui aplikasi e-bupot unifikasi berlaku untuk wajib pajak yang terdaftar di 5 KPP.

Simak, rangkuman berita pajak pilihan sepanjang pekan ini, 15-19 Februari 2021.

Ditjen Pajak (DJP) juga mempertimbangkan banyaknya wajib pajak yang sudah melaporkan SPT secara elektronik.

Apa saja jenis pajak yang termasuk dalam sistem unifikasi tersebut?

Simak infografisnya.