Dalam e-bupot ini, DJP seperti melupakan proses selanjutnya. Ibaratnya, sambil menyelam tidak minum air.

Ketentuan dalam KEP-368/PJ/2020 ini sekaligus menandai implementasi penuh e-Bupot 23/26 dan mengakhiri tahapan yang dijalankan sebelumnya.

Aturan-aturan tersebut telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.04 No.4, Agustus 2020 bertajuk “Procedures For Filling Objection Letters Elecronically”.

Berikut rangkuman berita pajak pilihan sepanjang pekan ini (10-14 Agustus 2020).

KEP-368/PJ/2020 merupakan keputusan dirjen pajak (kepdirjen) terakhir terkait dengan pelaksanaan Pasal 12 PER-04/PJ/2017.

Seluruh wajib pajak yang memenuhi kriteria harus membuat bukti potong dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 melalui e-bupot.

Ditjen Pajak (DJP) menegaskan semua wajib pajak pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 23/26 yang memenuhi pasal 6 PER-04/PJ/2017 wajib menggunakan e-Bupot.

Kapan kewajiban itu berlaku? Simak di sini.

Pemotong wajib membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 mulai masa pajak September 2020.

E-bupot 23/26 digunakan untuk membuat bukti pemotongan 23/26 dan melaporkan SPT masa PPh Pasal 23/26 secara elektronik.