PKP yang terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Agustus 2020.

Pemeliharaan sistem pada Kring Pajak dan e-bupot dilakukan untuk memastikan layanan tetap berjalan dalam keadaan darurat atau bencana.

Pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital dan implementasi secara nasional e-Bupot 23/26 mulai Agustus 2020

Simak infografisnya.

Setidaknya terdapat 6 manfaat e-bupot PPh Pasal 23/26 yang bisa diterima wajib pajak.

Aplikasi e-Bupot tidak bisa diakses mulai pukul 06.00—08.00 WIB.

Apa kriteria wajib pajak yang wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Agustus 2020? Simak di sini.

Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan kegiatan uji fungsionalitas sistem dalam rangka menjaga keandalan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Terdapat empat kriteria pemotong pajak yang harus menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26.

Mulai masa pajak Agustus 2020, pengusaha kena pajak (PKP) di KPP Pratama wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26.