Ketentuan Pasal 109 PMK 18/2021 ini mempertegas Nota Dinas ND-93/PJ/PJ.03/2020 yang diterbitkan Ditjen Pajak sejak 30 Desember 2020.

Kebijakan ini mendorong distribusi dividen yang dapat direinvestasikan, menggerakkan ekonomi, dan mempersempit defisit transaksi berjalan.

Investasi paling singkat dilakukan selama 3 tahun. Simak perincian bentuk dan instrumen investasinya di sini.

Dividen yang dikecualikan dari objek PPh harus dilaporkan dalam SPT tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Dividen dari luar negeri baik yang berasal dari badan usaha, baik yang sahamnya diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan di bursa efek.

Kriteria, tata cara, dan jangka waktu investasi agar dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri dikecualikan dari objek PPh diatur dalam PMK No. 18/2021.

Kementerian Keuangan akhirnya menerbitkan aturan turunan UU Cipta Kerja yang salah satunya mengatur tentang pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan.

Pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak UU Cipta Kerja diundangkan, yakni 2 November 2020.

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri harus menyetorkan PPh terutang atas dividen jika tidak memenuhi syarat investasi.

Ketentuan mengenai dividen ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2021.