Ditjen Pajak (DJP) masih mengupayakan normalisasi pelayanan elektronik yang terganggu karena adanya kendala validasi data kependudukan.

KPP Madya Gresik akan memperkenalkan program kepatuhan kooperatif dalam mengelola wajib pajak.

Tidak harus memanfaatkan layanan tatap muka. Wajib pajak dapat memanfaatkan layanan elektronik DJP dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Ditjen Pajak mengatakan ada kendala validasi data kependudukan.

Dengan CRM, wajib pajak akan mendapatkan perlakuan yang berbeda sesuai dengan profil risikonya.

Pemerintah menjanjikan desain perubahan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) tidak akan memberatkan masyarakat miskin.

Pemerintah ingin menciptakan sistem PPN yang mampu memberikan keadilan, meningkatkan daya saing, menjadi mesin penerimaan, serta mendukung perekonomian.

Kemenkeu menegaskan pemerintah sedang menyiapkan reformasi sistem pajak pertambahan nilai (PPN).

Jabatan asisten fungsional penyuluh pajak merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.

Wajib pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik.