KEP-368/PJ/2020 merupakan keputusan dirjen pajak (kepdirjen) terakhir terkait dengan pelaksanaan Pasal 12 PER-04/PJ/2017.

Ditjen Pajak (DJP) menegaskan semua wajib pajak pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 23/26 yang memenuhi pasal 6 PER-04/PJ/2017 wajib menggunakan e-Bupot.

Mulai 17 Agustus 2020, baru bank anggota Himbara yang sudah akan melayani pendaftaran NPWP nasabah.

Dirjen pajak dalam waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak.

Penyampaian surat keberatan secara elektronik dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat.

Kapan kewajiban itu berlaku? Simak di sini.

Aplikasi e-Form tidak bisa diakses untuk sementara waktu karena ada pemeliharaan sistem informasi Ditjen Pajak (DJP).

Pasalnya, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diberikan untuk sektor usaha terdampak pandemi Covid-19 yang mengalami penurunan aktivitas ekonomi.

Pemotong wajib membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 mulai masa pajak September 2020.

Hingga saat ini, unifikasi SPT masa PPh masih diuji coba dengan Pertamina.