Pengawasan ekstra dibutuhkan agar program vaksinasi tepat sasaran dan mencegah praktik kecurangan.

Penggunaan layanan digital yang minim menjadi salah satu penyebab kepatuhan formal wajib pajak rendah.

Jika usulan pengusaha disetujui, Presiden Jokowi akan mengatur merek vaksin dan tempat vaksinasi yang digunakan pengusaha yang harus berbeda dengan pemerintah.

Kebutuhan pendanaan vaksinasi juga tergantung pada sejumlah faktor, seperti bervariasinya harga vaksin.

Pemerintah telah memulai vaksinasi Covid-19 secara gratis kepada masyarakat.

Kementerian Keuangan mencatat kepatuhan formal sepanjang 2020 masih bisa meningkat meskipun ada pandemi Covid-19.

Utang pemerintah per akhir 2020 tercatat senilai Rp6.074,56 triliun.

PMK 239/2020 hanya mengatur fasilitas pajak untuk transaksi dalam negeri.

Insentif pajak untuk industri farmasi produksi vaksin Covid-19 tersebut berupa PPN ditanggung pemerintah dan pembebasan PPh Pasal 22.

"Dimulainya vaksinasi menjadi kunci pendorong dalam pemulihan industri di Tanah Air," kata Menperin.