Kerja sama antara Kemenkeu dan BPKP akan mendukung proses pengawasan pengelolaan keuangan secara holistik.

Auditor BPKP perlu mengikuti perkembangan proses distribusi vaksin tahap II yang cakupan penerimanya lebih luas.

Kepala BPKP M. Yusuf Ateh menegaskan fokus bidang perekenomian adalah mempertajam pengawasan dan meningkatkan peran BPKP dalam penyelamatan uang negara.

Kementerian PUPR meminta adanya pendampingan dan pengawasan dari BPKP, APIP, dan LKPP untuk pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat.

Kepala BPKP M. Yusuf Ateh mengatakan terdapat 3 tantangan utama yang dihadapi APIP dalam menjalankan tugas pengawasan.

Kerja sama dengan Kementerian BUMN perlu dilakukan karena banyaknya entitas bisnis milik negara yang harus diawasi BPKP.

Pengawasan ekstra dibutuhkan agar program vaksinasi tepat sasaran dan mencegah praktik kecurangan.

Secara total, kontribusi BPKP dalam pengawasan keuangan negara pada 2020 mencapai Rp61,6 triliun.

Proses audit fisik bangunan yang terdampak bencana gempa bumi juga akan melibatkan Kejaksaan Tinggi.

Sistem tersebut tidak hanya memudahkan pengawasan BPKP Sulsel, tapi juga mendukung kerja Kanwil Kemenkeu di wilayah Sulsel dan BPK Sulsel.