Penyusunan sasaran kerja pejabat fungsional tersebut tertuang dalam Surat Edaran BKN No. 3/SE/II/2021.

Larangan itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 4/2021 yang berlaku mulai 11 Februari hingga 14 Februari 2021.

Pengaturan cuti ASN secara ketat dan selektif tersebut tertuang dalam surat edaran menteri PANRB No. 72/2020.

Pengelolaan manajemen ASN berbasis merit tidak akan berjalan jika pengelolaan data kepegawaiannya belum terintegrasi.

BKN saat ini masih menunggu data secara penuh dari jumlah yang menjadi kewenangan formasi.

Menurut Badan Kepegawaian Negara, sebanyak 1.005 aparatur sipil negara (ASN) telah dilaporkan melanggar netralitas.

Pemerintah berharap peningkatan mulai dari gaji, tunjangan, dan fasilitas dapat meningkatkan kinerja dan motivasi ASN.

ASN dari Pemkot Surabaya itu juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta dan membayar uang pengganti Rp217,7 juta.

Para pejabat pembina kepegawaian setiap K/L dan Pemda untuk bertindak aktif dalam mengawal instruksi Menpan-RB.