Ditjen Pajak (DJP) bersiap melakukan perubahan dan modifikasi sistem teknologi informasi untuk mendukung penerapan perubahan kebijakan perpajakan.

Aturan turunan terkait dengan perubahan UU pajak dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja ditargetkan rampung paling lambat bulan depan.

Sebanyak 3 undang-undang (UU) terkait dengan pajak tersebut masuk dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja.

Beleid yang diundangkan pada 2 November 2020 ini terdiri atas 15 Bab dan 186 Pasal.

Tak hanya 12 peraturan menteri keuangan (PMK), pemerintah juga akan menyusun dua peraturan pemerintah dalam mendukung ketentuan perpajakan dalam UU Cipta Kerja.

Artikel ini memuat persandingan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP dengan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.

Ketentuan pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) pembeli dalam faktur pajak akan memperluas basis pajak.

Sistem territorial atas PPh warga negara asing berkeahlian khusus yang bekerja di Indonesia hanya berlaku 4 tahun.

Menurut dirjen pajak, revisi ketentuan dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan dalam UU PPh bertujuan untuk mengerek investasi.

Klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja menjadi pelengkap ketentuan yang telah diatur dalam UU 2/2020.