Ketentuan pencantuman NIK dalam faktur pajak juga sebagai cara DJP untuk menjamin keadilan bagi semua pelaku usaha.

Ditjen Pajak (DJP) akan memberikan masa transisi implementasi kebijakan.

Transparansi rancangan aturan turunan kebijakan perpajakan UU Cipta Kerja harus dimanfaatkan masyarakat atau publik untuk memberikan masukan.

Sri Mulyani mengatakan selama ini investor memerlukan modal besar untuk memperoleh keuntungan di Indonesia karena hampir semua aspek tidak efisien.

Melalui pengesahan UU Cipta Kerja, pemerintah ingin menghilangkan semua hambatan masuknya modal atau investasi ke Indonesia.

Pemerintah berkomitmen untuk terbuka kepada publik dalam penyusunan aturan turunan klaster perpajakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah masih mematangkan ketentuan terkait dengan instrumen yang menjadi wadah investasi agar dividen dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPh).

Pemerintah masih mempertimbangkan semua jenis instrumen di sektor riil dan keuangan.

Ketentuan ini diperlukan untuk mendukung penerbitan obligasi di luar negeri baik oleh pemerintah maupun korporasi.

Ditjen Pajak (DJP) menyebut implementasi perubahan ketentuan pajak yang masuk dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja akan menunggu terbitnya aturan turunan.