Peraturan dan keputusan dirjen pajak itu dianggap sudah tidak relevan, tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dan sudah kedaluwarsa.

Dengan adanya perubahan UU PPN melalui UU Cipta Kerja, batu bara tidak lagi termasuk dalam non-BKP.

Substansi utama rencana revisi paket undang-undang (UU) bidang pajak sudah masuk dalam UU Cipta Kerja.

Suahasil mengatakan masuknya UU KUP, PPh, dan PPN dalam UU Cipta Kerja sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Pemerintah masih terbuka untuk setiap masukan yang diberikan terkait dengan penyusunan aturan turunan.

Terdapat tiga penyebab terjadinya kelebihan pembayaran PPnBM yang mengakibatkan restitusi. Apa saja?

Simak di sini! Ada UU KUP, UU PPN, dan UU PPh konsolidasi yang telah disesuaikan dengan UU Cipta Kerja.

Ketentuan pencantuman NIK dalam faktur pajak juga sebagai cara DJP untuk menjamin keadilan bagi semua pelaku usaha.

Aturan baru ini sebagai dampak perubahan UU PPN melalui UU Cipta Kerja.

Untuk kontrak karya yang menganut prevailing law, ketentuan yang baru mengenai batu bara ini secara otomatis akan berlaku.