Simak, berita pajak terpopuler sepanjang pekan ini, 14-18 Juni 2021.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mengatakan polemik mengenai rencana revisi UU KUP muncul karena belum adanya pemahaman yang holistik.

Pemerintah ingin menciptakan sistem PPN yang mampu memberikan keadilan, meningkatkan daya saing, menjadi mesin penerimaan, serta mendukung perekonomian.

Kebijakan tidak memberikan pengecualian PPN dinilai menjadi opsi paling ideal.

Kemenkeu menegaskan pemerintah sedang menyiapkan reformasi sistem pajak pertambahan nilai (PPN).

Menkeu menegaskan PPN hanya dikenakan untuk barang premium yang dikonsumsi golongan masyarakat kelas atas.

Pengiriman akan dilakukan secara bertahap.

PPN bakal dikenakan atas jasa-jasa pendidikan yang bersifat komersial.

Pemerintah akan mempertimbangkan ability to pay atau kemampuan membayar dari setiap lapisan masyarakat.

Saat ini, skor C–efficiency ratio PPN di Indonesia masih tertinggal ketimbang negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam.