Pajak karbon bisa menjadi solusi jangka panjang untuk pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Risiko itu muncul karena rencana program tersebut bisa dipersepsikan sebagai tax amnesty yang berulang.

Reformasi pajak dibutuhkan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Setiap fraksi memiliki catatan khusus terkait dengan revisi RUU KUP.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP juga berharap agenda perpajakan internasional harus dapat mengedepankan kepentingan nasional.

Kanwil DJP Bali menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dugaan kasus pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Buleleng.

Setelah program peningkatan kepatuhan dilakukan, Kemenkeu diminta perkuat penegakan hukum.

Jadwal implementasi ketentuan RUU KUP diharapkan dapat didesain secara fleksibel sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 dan ekonomi.

"Agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak bersifat eksesif," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Reformasi pajak dianggap punya dampak besar dalam pemulihan ekonomi. Hal ini akhirnya berkontribusi positif dalam memajukan ekonomi negara.