Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase
UU KUP

 
Kamis, 22 Agustus 2019 | 11:56 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Tiga regulasi inti dalam perpajakan harus dibahas secara paralel.
Kamis, 25 Juli 2019 | 16:46 WIB
KAMUS PAJAK
Dalam UU KUP, tanggal dikirim sama dengan tanggal diterima. Mengapa demikian?
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:12 WIB
PKN STAN
Penegakan hukum di bidang perpajakan terdiri atas dua bagian yaitu pidana dan administratif.
Jum'at, 22 Maret 2019 | 13:52 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Hanya kepada DJP-lah semua pihak di Indonesia ini wajib menyerahkan data/informasi terkait dengan perpajakan.
Senin, 26 November 2018 | 18:21 WIB
BADAN PENERIMAAN PAJAK
Ketua Apindo menilai badan pajak yang bersifat otonom dapat menimbulkan ego sektoral dan rawan dipolitisasi.
Senin, 26 November 2018 | 08:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Menteri Keuangan menilai pembahasan dengan parlemen pada tahun politik akan berisiko tidak didapatkannya substansi yang baik dari rencana revisi regulasi.
Selasa, 11 September 2018 | 10:01 WIB
REFORMASI PAJAK
DPR masih melihat peluang penyelesaian revisi UU KUP sebelum pergantian pemerintahan tahun depan.
Rabu, 05 September 2018 | 11:44 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Desain kelembagaan Otoritas Pajak yang terpisah dari Kemenkeu dinilai memberikan keleluasaan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 12:24 WIB
TAHUN SIDANG 2018-2019
Selain UU KUP, Parlemen akan menyoroti dua regulasi terkait energi karena diklaim berpengaruh pula pada penerimaan negara.
Senin, 16 Juli 2018 | 18:09 WIB
KONSULTAN PAJAK
Dari keseluruhan pandangan fraksi, sebagian besar menyetujui RUU Konsultan Pajak dilanjutkan pada pembahasan lanjutan tingkat 1.