Pemerintah juga telah menyiapkan bantuan bagi dunia usaha seperti banpres produktif untuk usaha mikro senilai Rp1,2 juta.

Kewajiban pengajuan Surat Keterangan (Suket) PP 23/2018 tidak berlaku bagi wajib pajak UMKM yang melunasi PPh dengan cara disetor sendiri.

Wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Sinergi komponen pajak dan UMKM penting untuk dilakukan dalam mendukung proses pembangunan nasional.

Melalui PMK 82/2021, pemerintah memperpanjang waktu pemberian pemanfaatan insentif PPh final DTP untuk UMKM hingga Desember 2021.

Terutama bagi wajib pajak UMKM yang telah menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh final DTP masa pajak Januari—Juni 2021.

Pembetulan untuk laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah (DTP) masa pajak Januari—Juni 2021.

Acara ini akan diselenggarakan pada Rabu, 14 Juli 2021 pukul 08.30 – 12.50 WIB.

Pengenaan tarif umum PPh berlaku setelah batas waktu PPh final berakhir, meskipun peredaran bruto wajib pajak badan masih kurang dari Rp4,8 miliar setahun.

Sudah tahu batas waktunya? Coba lihat lagi di sini.