Pasal 88 Peraturan Pemerintah No. 7/2021 menyebut pemerintah pusat dan pemda akan memfasilitasi pembukuan dan pencatatan UMK melalui sistem aplikasi.

Simak, rangkuman berita pajak pilihan sepanjang pekan ini, 22-26 Februari 2021.

Menurut presiden, pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum UMKM untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia dan naik kelas.

Bantuan yang dimaksud di antaranya seperti penyuluhan dan konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, hingga pendampingan di luar pengadilan.

UMK akan didaftarkan melalui sistem perizinan berusaha untuk memperoleh nomor induk berusaha (NIB).

Pengecualian dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 berlaku untuk tahun pertama penggunaan tarif sesuai ketentuan umum.

Tidak seperti insentif PPh Pasal 21 DTP atau diskon PPh Pasal 25, wajib pajak yang ingin mendapat insentif pajak UMKM tidak perlu mengajukan permohonan ulang.

Angsuran PPh Pasal 25 ditetapkan nihil untuk tahun pertama.

Kriteria yang digunakan untuk mengategorikan usaha sebagai UMKM di antaranya dari aspek modal usaha dan hasil penjualan.

Terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi UMKM untuk mendapatkan insentif tersebut.